Angka Perceraian Indonesia Tertinggi, Didominasi Faktor Ekonomi

Metro- 16-06-2022 18:08
Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Agus Suryo Suripto. (Dok : Istimewa)
Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Agus Suryo Suripto. (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Bukittinggi, Arunala - Kasus perceraian di Indonesia masih tertinggi di Asia Afrika, sekitar 28 persen dari angka perkawinan.

Faktor paling tinggi penyebab perceraian itu masalah ekonomi, pertengkaran, penelantaran, kekerasan, ketiadaan tanggungjawab dan sebagainya.

Atas kondisi demikian, tanggung jawab bersama untuk mengurai bersama permasalahan ini.

Baca Juga

"Angka perceraian di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Afrika mencapai 28 persen dari peristiwa nikah. Tahun 2010 angka perceraian masih rendah sekitar 4 sampai 6 persen itupun cerai talak. Pihak suami yang mengajukan perceraian," kata Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Agus Suryo Suripto saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Bimwin Calon Pengantin, Rabu malam (15/6).

Kegiatan Bimwin Catin ini dilaksanakan di Hotel Pusako Bukittinggi hingga Jumat (17/6). Bimtek menyasar 55 Penyuluh dan Penghulu se-Sumbar.

Namun tahun 2013, sebut Suryo, sejak pemerintah mengeluarkan sertifikasi, kasus perceraian meningkat.

"Perempuan sudah merasa mampu mengurus dirinya sendiri. Dan 93 persen diantaranya cerai gugat, diajukan oleh istri," jelas Kasubdit yang hadir melalui zoom meeting ini didampingi Subkoordinator Kepenghuluan dan Fasilitasi FBKS, Syafalmart yang bertindak sebagai moderator.

Disebutkan Suryo, ada banyak problema keluarga yang terjadi dan sebagian besar berujung pada perceraian.

Pertama, kasus perceraian di pengadilan didominasi oleh pertengkaran, ekonomi, penelantaran, kekerasan, ketiadaan tanggung jawab dan sebagainya.

Kedua, masih tinginya angka permohonan dispensasi kawin (di bawah umur). Paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur disusul Jawa Tenggah dan Jawa Barat.

"Sementara Sumatera Barat, masih berada pada posisi sembilan," terang Suryo.

Ketiga, angka perkawinan anak belum menunjukkan penurunan yang siginifikan bahkan meningkat pasca-pengesahan UU No 16 tahun 2019 yang menaikkan usia kawin perempuan menjadi 19 tahun.

"Kemudian, angka kehamilan remaja yang disebabkan ketidaksiapan remaja mengelola perkembangan dirinya secara komprehensif.

"Ini berujung pada persoalan turunan. Sebesar 7,1 persen kehamilan adalah kehamilan tidak direncanakan," tuturnya.

Kelima, jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melaporkan,98,3 persen terjadi dalam rumah tangga.

"Data kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir cerai cenderung meningkat. Kondisi ini belum termasuk rumahtangga yang dipertahankan dalan kondisi kronik," ulasnya lagi.

Keenam, usia perceraian didominasi antara umur 20 - 30 tahun sebanyak 48,6 persen dan usia dibawah 20 tahun sebanyak 3.51 persen.

"Faktor ekonomi menyebabkan percekcokan dan perceraian serta mengakibatkan kualitas kehidupan keluarga tidak sejahtera," papar Kasubdit.

Komentar