Raflis: Keterbukaan Informasi Kunci Kinerja DPRD Sumbar

Metro- 01-07-2022 10:58
Jajaran pimpinan Sekretariat DPRD se Indonesia saat ikuti kegiatan di Kemendagri, Kamis (30/6). (Dok : Istimewa)
Jajaran pimpinan Sekretariat DPRD se Indonesia saat ikuti kegiatan di Kemendagri, Kamis (30/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Sekretaris DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Raflis, mengungkapkan Keterbukaan Informasi menjadi kerangka acuan kinerja bagi satuannya di DPRD Sumbar.

Ini disampaikan Raflis saat jadi nara sumber dalam kegiatan dalam penyusunan indeks kinerja DPRD provinsi dan kabupaten kota, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (30/6).

Kehadiran Raflis bersama Asisten 1 Pemprov Sumbar Devi Kurnia di kementerian itu berdasarkan undangan Dirjen Otonomi Daerah (Otda), karena perlunya indeks yang jelas terhadap kinerja DPRD, sehingga terhindar dari pelanggaran hukum dan pelanggaran administrasi.

Baca Juga

Pada kesempatan tersebut Raflis menegaskan perlunya komunikasi dan keterbukaan dengan semua komponen agar penyusunan tersebut tepat sasaran, dan minim dari kesalahan.

"Kami di DPRD Sumbar harus libatkan semua stakeholder termasuk para staf yang profesional dan paham di bidang masing-masing dengan komunikasi yang baik pula, sehingga semua penyusunan menjadi tepat sasaran dan minim kesalahan, bahkan harus mencapai nol kesalahan," tutur Raflis.

Dia juga mengatakan, sistem itu sudah dibangun di Sekretariat DPRD Sumbar sejak lama, dan bisa dilihat pada situs milik lembaga tersebut, dengan menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai landasannya, sehingga berbagai koreksi masuk bisa dijadikan perbaikan dalam penyusunan indeks Kinerja.

Hal senada juga disampaikan Asisten 1 Pemprov Sumbar, Devy Kurnia pada kegiatan itu.

"Dalam penyusunan indeks, dimana kinerja harus memiliki barometer jelas, sehingga terhindar dari pelanggaran yang bisa berakibat merugikan," tutur Devy Kurnia.

Pernyataan Sekwan dan Asisten 1 ini, mendapat respon baik Dirjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), I Made Suwandi, dengan menegaskan agar penyusunan indeks Kinerja berdasarkan pada keterbukaan dan aturan lain, termasuk undang-undang. (*)

Komentar