Pemohon dan Termohon Saling Adu Argumen

Metro- 15-07-2022 18:03
Sidang sengkata informasi publik soal pembangunan kantor camat di Kota Bukittinggi yang digelar di ruang sidang KI Sumbar, Jumat (16/7). (Dok : Istimewa)
Sidang sengkata informasi publik soal pembangunan kantor camat di Kota Bukittinggi yang digelar di ruang sidang KI Sumbar, Jumat (16/7). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Jumat ini (15/7), Komisi Informasi (KI) Sumbar menggelar sidang sengkata informasi publik di ruang sidang KI Sumbar. Agendanya yakni sidang kali ketiga antara Rion Satya dengan Atasan PPID Utama Kota Bukittinggi yang juga Sekretaris kota itu, Martias Wanto dengan agenda pembuktian. "Sidang kali ini langsung dihadiri Martias Wanto sebagai pihak termohon, dan agendanya pembuktian terkait soal informasi dan dokumentasi pembangunan kantor camat di Bukittinggi," ujar Kiki. Pada pembuktian Sekko selaku atasan PPID Utama Pemko Bukittinggi menegaskan apa yang diminta pemohon adalah informasi bisa diberikan. "Tapi apa setelah diberikan ada lagi informasi turunan dari dokumen yang siap kami berikan. Apakah UU 14 tahun 2008 dan persidangan di KI ini hanya untuk saling tanya dan jawab saja. Terus kami juga harus tahu pasti kegunaan dan tujuan pemohon meminta informasi." ujar Martias Wanto. Ketua Majelis Komisioner, Adrian dengan dua anggota majelis komisioner Arif Yumardi dan Nofal Wiska juga menanyakan posisi informasi dan dokumentasi diminta pemohon. "Fakta persidangan apakah informasi diminta pemohon informasi dikecualikan, saudara termohon?," ujar Arif memastikan. "Tidak majelis," ujar termohon. Adrian menegaskan dari fakta persidangan agenda pembuktian pemohon memastikan informasi dan dokumen tentang pembangunan kantor lurah di Bukittinggi jika ditemukan melanggar ketentuan akan dilaporkan ke pihak penegak hukum. "Selain untuk pribadi juga kita analisis jika ada penyelewengan, kami akan laporkan ke pihak penegak hukum, polisi atau kejaksaan," ujar Rion Satya. Adrian menegaskan benang merah sengketa informasi ini sudah bisa diambil. "Saya ingatkan pemohon iktikad baik termohon, jangan sampai disalahgunakan informasinya, kalau terjadi maka termohon bisa menggunakan pasal ketentuan pidana informasi kepada pemohon," ujar Adrian menskorsing sidang untuk sidang berikutnya agenda pembacaan kesimpulan dan pembacaan keputusan majelis komisioner. (*)

Komentar