Jajaran Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota Dalami KIP

Metro- 21-04-2022 15:30
Dua komisioner KI Sumbar saat berikan materi pada peserta rapat peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (21/4). (Dok : Istimewa)
Dua komisioner KI Sumbar saat berikan materi pada peserta rapat peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (21/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Limapuluh Kota, Arunala - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota bekerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Sumbar dalam upaya peningkatan kapasitas pelayanan informasi publik di Bawaslu di kabupaten itu yang diadakan di kantornya, Kamis (21/4).

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan itu komisioner Komisi Informasi Sumbar, Tanti Endang Lestari Ketua bidang Kelembagaan, dan Arif Yumardi, Ketua Penyelesaian Sengketa Informasi.

Selain itu, kegiatan yang diharapkan untuk membuka wawasan tentang hak dan kewajiban pelayanan informasi publik di lembaga publik itu dihadiri oleh ketua Bawaslu, Yoriza Asra, wartawan, Koordinator sekretariat Bawaslu Limapuluh Kota, Mellia Rahmi, serta BPP Eliza dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariatnya.

Baca Juga

Ketua Bawaslu Limapuluh Kota Yoriza Asra membuka kegiatan itu, mengatakan dalam sambutannya bahwa pelayanan informasi publik merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan.

"Keterbukaan informasi publik menjadi suatu kewajiban setiap lembaga publik, begitu juga dengan Bawaslu Limapuluh Kota yang menyadari bahwa keterbukaan informasi publik sejalan dengan asas penyelenggara Pemilu yang transparan dan bertanggungjawab," ujar Yoriza Asra.

Dalam kegiatan itu pula, komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari pada kesempatannya menyajikan materi terkait penguatan kapasitas PPID untuk Bawaslu kabupaten kota menuju Informatif.

"Sebagai salah satu badan publik yang berkewajiban menyediakan informasi untuk masyarakat atau pengguna informasi lainnya. Bawaslu harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta didukung oleh SDM yang mumpuni," ujar Tanti.

Sedangkan Arif Yumardi pada penyampaian juga menjelaskan bahwa informasi publik itu mempunyai dua sisi seperti mata uang, ada hak dan ada kewajiban. Hak masyarakat adalah mendapatkan atau informasi dari lembaga publik yang dibutuhkan masyarakat.

Sebagai lembaga publik, seperti Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melayani, memberikan, menyajikan kepada masyarakat informasi publik yang diperlukannya.

"Sebab itu, untuk menunjang keterbukaan informasi di badan publik khusus Bawaslu, diharapkan website yang telah dimiliki Bawaslu harus mempunyai konten-konten yang menarik dan menu yang tidak ribet sehingga masyarakat atau pengguna informasi dapat mengakses informasi secara mudah," kata Arif.

Komentar