Jangan Anggap Enteng Pengelolaan Informasi Publik

Metro- 24-05-2022 21:42
Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi. (Dok : Istimewa)
Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, Adrian Tuswandi menekankan jangan pandang enteng soal pengelolaan informasi publik.

Pasalnya, publik cenderung menggunakan ketentuan pidana informasi seperti tertuang di dalam Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu diungkapkan Adrian Tuswandi dalam sebuah kesempatan di Padang, Selasa (24/5).

Baca Juga

Dia mengatakan, di dalam Ketentuan Pidana UU Nomor 14 tahun 2008 tersebut, upaya terakhir publik memaksa badan publik terbuka informasi menjadi sebuah keniscayaan.

"Sifat pidananya delik aduan, jika terpenuhi unsur pidananya maka penyidik bisa menetapkan status tersangka pimpinan badan publik atau atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagai tersangka dugaan pidana informasi," ujar Adrian.

Dia tidak menampik bahwa pihaknya menerima satu laporan kasus putusan sengketa keterbukaan informasi yang berujung pidana.

Penyebabnya, salah satu putusan sengketa informasi tidak dilanjutkan oleh pihak yang bertikai.

"Pidana informasi publik ketika masuk ranah pidana itu bisa ngeri-ngeri sedap," katanya.

Meski demikian, Adrian tak menjelaskan secara gamblang sengketa informasi mana yang telah masuk ke ranah pidana.

"Intinya berdasarkan putusan Majelis KI Sumbar terkait erphacht verponding, kini sudah masuk tahap penyidikan polisi," ucapnya.

Ketentuan pidana di dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan upaya terakhir memaksa badan publik untuk terbuka.

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak bisa lengah atau seperti 'lampu togok'," ujarnya.

Menurutnya, PPID harus berbenah dan tidak menyepelekan putusan KI tentang memberikan ke pemohon informasi. Jika terjadi maka yang menjadi sasaran penyelidikan atau penyidik adalah atasan PPID itu.

Atasan PPID Utama menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 2017 adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) adalah Sekretaris Daerah (Sekda) selaku," kata Adrian.

Hal lain yang lebih memberatkan, sambung Adrian adalah ketika permasalahan informasi publik ini bersifat delik aduan.

Dia menjelaskan, sifat delik aduan implementasinya kepada pejabat atau Sekda definitif yang ada saat ini.

"Meskipun dokumen yang diputus diberikan itu terjadi belasan bahkan puluhan tahun. Beda hal dengan delik umum," katanya.

Dirinya meminta kepada Sekda atau atasan di badan publik yang berurusan pidana informasi untuk membenahi PPID-nya.

Komentar