LBH Padang Sengketakan Lima OPD Pemprov Sumbar

Metro- 02-08-2022 15:55
Majelis komisioner KI Sumbar mendengarkan keterangan salah seorang saksi dari salah satu OPD di Sumbar, terkait persoalan yang disengketakan LBH Padang, Selasa (2/8). (Dok : Istimewa)
Majelis komisioner KI Sumbar mendengarkan keterangan salah seorang saksi dari salah satu OPD di Sumbar, terkait persoalan yang disengketakan LBH Padang, Selasa (2/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Lima dinas teknis di Pemprov Sumbar disengketakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, di Komisi Informasi (KI) Sumbar.

Hal yang disengketakan terkait informasi publik yang diminta LBH kepada lima dinas teknis yang ada di Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, DMPTSP, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Adanya sengketa informasi publik itu terungkap di sidang sengketa informasi publik (SIP) di ruang sidang KI Sumbar, Selasa (2/8).

Baca Juga

Sidang kali ini diketuai Majelis Komisioner, Adrian Tuswandi dengan anggota majelis masing-masing Nofal Wiska dan Arif Yumardi.

Sedangkan, Indra Sukma sebagai kuasa termohon Setprov Sumbar dalam sidang itu membawa lima orang saksi dari masing-masing dinas teknis yang disebutkan di atas guna berikan keterangannya pada agenda sidang pembuktian menyangkut pokok persoalan yang disengketakan LBH Padang.

Adanya lima orang saksi yang dihadirkan kuasa termohon dibenarkan ketua majelis SIP, Adrian Tuswandi kepada media seusai sidang hari itu.

"Di sidang sengketa hari ini (Selasa, red) kuasa termohon memang menghadirkan saksi karena PPID Pelaksana di lima OPD, sehingga keterangan saksi dari termohon tentu akan kami jadikan fakta dipersidangan," ujar Adrian.

Di sisi lain, Adrian Tuswandi juga menegaskan, majelis komisioner dalam sidang itu, juga minta ke LBH Padang selaku pemohon untuk memperjelas alasan dan kegunaan informasi.

"Alasan permohonannya jangan normatif sekali, tapi alasannya lebih terarah dan jelas untuk memperkuat advokasi masyarkat berdasarkan UU 14 Tahun 2008. Termasuk mempertegas soal bukti kepentingan publik mana yang diwakili pemohon pada sidang sengketa publik hari ini," tukas Adrian Tuswandi lagi.

Sementara anggota majelis komisioner baik Nofal maupun Arif Yumardi menggali keterangan dari lima saksi yang dihadirkan termohon terkait IUP Pertambangan, Perkebunan, pelepasan status hutan sampai ke UPL, UKL, Amdal dan izin lingkungan.

"Setelah dirasa cukup menggali keterangan para saksi dari pihak termohon, majelis komisioner kemudian SIP antara LBH dengan lima OPD Pemprov Sumbar itu dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak terhadap register sengketa 07 dan 08 /PS/KISB," kata Adrian Tuswandi.

Komentar