Rakernas Ditutup, Apeksi akan Sampaikan Tiga Spirit ke Pusat

Metro- 09-08-2022 22:45
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat penutupan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Selasa (9/8). (Dok : Istimewa)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat penutupan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Selasa (9/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Padang resmi ditutup Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Selama dua hari Rakernas tersebut, ada tiga spirit yang akan disampaikan Apeksi ke pemerintah pusat.

"Saya kira teman-teman (para wali kota, red) sangat jeli di lapangan dan saya sudah susun dengan rapi. Nanti akan kami surati seluruh kementerian. Akan tetapi kami percaya sebagai pembina dan bapak kami Menteri Dalam Negeri, pak Tito Karnavian akan mengayomi untuk mengkomunikasikan itu kepada seluruh menteri-menteri yang lain agar semuanya responsif," kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, saat penutupan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Selasa (9/8).

Baca Juga

Pertama, sebut Bima, kita ingin pastikan semua langkah perubahan yang luar biasa dan diakselerasikan oleh pemerintah pusat tetap sejalan dengan roh otonomi daerah sebagai cita-cita reformasi.

"Kedua kami melihat bahwa syarat utama apabila target-target yang ingin dikejar tentu harus ada komitmen dan konsistensi yang sama baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Presiden jelas memberikan arahan. Tetapi sering kali di tingkat kementerian ada hal yang lebih dinamis, ada tafsiran yang berbeda atau ada irama yang berbeda. Kami merasa tugas kami yang di lapangan untuk menyampaikan agar dikoordinasikan. Sejauh ini sebagai bapak dan pembina (Mendagri, red), kami membaca bahwa pak Tito sudah sangat responsif. Tapi apabila menteri-menteri lain seresponsif pak Tito maka akan lebih akselerasi lagi," papar Wali Kota Bogor ini.

Ketiga, dari seabrek regulasi, ada yang tidak matching.

"Misalnya mandatoris spending bagi pemerintah daerah. Misal, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, belanja pegawai 30 persen, infrastruktur 40 persen dan penunjang lain-lain. Kalau ditotal bisa sampai 115 persen dari APBD kami. Sudah habis pak Menteri. Belum lagi 14 retribusi dan satu pajak yang dikurangi. Mungkin 35 persen potensi pajak berkurang. Ada skema percepatan tenaga honorer yang dihilangkan. Dan ini pun bisa menambah beban APBD. Ada hal-hal mungkin yang tidak sinkron," lanjut Bima Arya.

Mandatoris spending itu angkanya ada yang tidak masuk. "Di sisi lain, malah dikurangi dan ada beban yang lain," ungkapnya lagi.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dia akan menerima apa pun hasil rapat kerja nasional ini. Dan pihaknya akan tetap membangun hubungan dengan tim kecil dari Apeksi.

Setelah itu, akan dilihat satu per satu mana yang bisa di-follow up kepada kementerian-kementerian terkait.

"Bisa saja terjadi kementerian yang mana banyak orang juga, memiliki kebijakan yang berbeda-beda, regulasi yang membuatnya berbeda, yang mungkin juga tidak terkoordinasi dengan kementerian yang lain halnya dari sudut pandang masing-masing," ucap Tito.

Tapi, terangnya, yang rasakan yaitu pelaksana langsung, kepala daerah yang dampaknya. Itu bisa saja terjadi.

"Dan kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Oleh karena itu, kita memerlukan komunikasi, dan kita melakukan follow up. Saya selalu membuka waktu dan membuka diri. Apalagi prinsip Kemendagri sebagai pembina dan pengawas, tapi strukturalnya Mendagri itu bapak-bapaknya kepala daerah. Kami akan berusaha betul menyenangkan "anak-anaknya". Semampu kami dan semaksimal mungkin demi kebaikan bersama, bangsa Indonesia dan demi rekan-rekan lebih leluasa untuk mengembangkan daerahnya masing-masing," ucap Mendagri ini.

Ia juga mengatakan pemilihan kepala daerah adalah konsekuensi adanya disentralisasi yaitu kepala daerah dipilih oleh rakyatnya langsung. Ada segi positifnya.

Semua orang bisa mencalonkan diri dan bertarung untuk menjadi kepala daerah.

"Fine. Thats good. Thats democracy. Tapi di sisi lain, quality yang terpilih belum tentu betul-betul kompeten. Dikarenakan didasari latar belakang yang bermacam-macam. Ada kepala daerah yang memang bright, memiliki leadership yang kuat mampu memenage dan berinteraksi dengan semua Forkopimda. Mampu membangun hubungan ke atas, ke samping dan ke bawah dengan sangat baik.

Kemudian menyusun budget dan mempunyai visi yang jelas. Itu konsep. Bukan rutin dan mengalir begitu-begitu saja.

"Sampai akhir masa jabatan saya, targetnya apa. Belum tentu semua pemimpin mempunyai kemampuan itu. Dan belum tentu mempunyai visi itu. Belum lagi masa integritas," ungkapnya.

Salah satu dampak negatif dari pilkada. "Bukan saya mengatakan antipilkada ya. The real fact. Politik biaya tinggi, tim sukses, bayar saksi, mahar dan ada lagi istilah serangan fajar. Dibanding gaji yang ada nggak nyambung dan nggak akan balik modal. Nah ini akan menjadi salah satu akar masalah dari integritas korupsi. Kita prihatin teman-teman yang terkena masalah itu. Tapi ini bisa terjadi pada siapa saja dengan sistem politik pilkada biaya tinggi seperti ini. Jadi di tengah kondisi seperti itu, terjadi praktik-praktik mark up harga, perizinan, diuangkan transaksional. Di tengah situasi seperti itu, nggak semua pemimpinnya memenuhi syarat kompetensi dengan latar belakang berbeda. Di tengah kondisi seperti itu, apakah mungkin akan diberikan more power atau kewenangan yang lebih besar," ujar mantan Kapolri ini.

Salah satu diskusinya dengan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya, mungkin reward dan punishment penilaian yang mampu diberikan more power atau didelegasikan kewenangan yang lebih besar.

"Bagi yang belum mampu, ya mereka harus mampu dulu. Mungkin salah satunya. Kalau didelegasikan semua diberikan more power, maka kita akan kembalikan lagi kerawanannya. Dan itu kita diingatkan oleh tokoh filsuf Inggris Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely. Kewenangan itu cenderung untuk menyimpang, Kewenangan yang absolut pasti akan menyimpang. Berani nggak pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah ketika pemimpin daerahnya beragam kompetensi dan integritasnya. Karena pemegang mandat terakhir, pemerintah dan negara ini UU Pasal 7 No 23 Tahun 2014 adalah presiden," tegas Tito.

Oleh karena itu, Tito berpendapat tak hanya demand request pada pemerintah.

"Akan tetapi yakinkan pemerintah, jika kami diberikan kewenangan yang luas, kami tidak akan menyalahgunakan kewenangan itu. Ada semacam problema yang terjadi, pada tahun 2002 ke atas, pernah diberikan kewenangan sangat besar kepada kepala daerah, apa yang terjadi kemudian obral perizinan dan nggak semua transaksional. Kemudian apa yang terjadi yakni dampak lingkungan," ucapnya.

Lihatlah perspektif pemerintah pusat. "Seandainya ingin meminta kewenangan yang lebih besar, yakinkan itu akan bermanfaat untuk mengembangkan kota masing-masing. Dan kemudian mampu tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan mungkin yang akan berdampak kepada pemerintahan berikutnya. Ya harus itu, di samping request. Tapi harus ada upaya menyakinkan," tukasnya.

Komentar