DPD REI Sumbar Desak Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Metro- 17-08-2022 22:38
Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Plt Sekjen DPP REI Hari Gani, Ketua DPD REI Sumbar H Ardinal beserta pengurus dan perbankan saat pembukaan REI Property Expo 2022 di Transmart Padang, Rabu (17/8). (Foto : Fajril)
Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Plt Sekjen DPP REI Hari Gani, Ketua DPD REI Sumbar H Ardinal beserta pengurus dan perbankan saat pembukaan REI Property Expo 2022 di Transmart Padang, Rabu (17/8). (Foto : Fajril)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala - Pengembang daerah kembali menyuarakan permintaan penyesuaian harga jual rumah bersubsidi.

Kali ini, desakan agar pemerintah menaikkan harga rumah subsidi berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sumbar.

Alasannya, ongkos pembangunan rumah subsidi yang melonjak drastis akibat dipicu tekanan ekonomi global.

Baca Juga

"Sektor properti memiliki keterkaitan yang luas terhadap segala macam bidang usaha. Jujur saja, adanya kondisi krisis ekonomi global, antara lain akibat perang Ukraina dan Rusia tentu saja memang berdampak terhadap usaha properti. Berdampak pada harga barang dan material saat ini terus bergerak naik," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Sumbar H Ardinal saat Pembukaan REI Property Expo Sumbar 2022 di Transmart Padang, Rabu (17/8).

Ardinal menegaskan, permintaan kenaikan harga rumah subsidi juga karena pemerintah sudah lama tidak menerapkan kebijakan kenaikan harga jual rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan penyesuaian harga jual rumah MBR terakhir kali terbit pada tahun 2020 lalu.

Hal ini sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor: 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Ketentuan itu melengkapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

"REI sudah mengusulkan harga rumah subsidi kepada pemerintah, namun usulan dari asosiasi belum mendapatkan respons positif dari pemerintah untuk menetapkan harga baru rumah subsidi. Selain itu, program akses MBR untuk sektor informal agar bisa mendapat KPR Subsidi Pemerintah. Serta membuka kesempatan bagi pekerja sektor informal untuk mengakses pembiayaan perumahan," tuturnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal DPP REI Hari Gani mengatakan REI sebelumnya mengusulkan kenaikan sebesar 7 persen untuk rumah subsidi.

Kenaikan ini, karena barang material sudah mengalami kenaikan, yang membuat para pengembang rumah subsidi merasa berat.

"Kita sudah sepakat dengan Kementerian PUPR bahwa ada kenaikan 7% untuk rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan sekarang tinggal persetujuan dari kementerian keuangan," kata Hari Gani.

Ia mengatakan, kenaikan sebesar 7% ini sudah diperhitungkan oleh REI dan tidak terkait dengan masalah UMR (Upah Minimum Regional). Karena kenaikan rumah MBR ini, bahan bahan material sudah naik mulai dari semen dan bahkan tanah yang disiapkan.

"Ya bahan bahan material saja sudah pada naik, masa rumah engga naik, apalagi bahan pokok seperti tanah pasti naik," tegasnya.

Komentar