Anggota Bawaslu Diminta Hasilkan Putusan Sengketa yang Akuntabel

Metro- 11-09-2022 12:17
Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbar, Alni saat membuka bimtek penyelanggara penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal penyusunan putusan di Padang, Minggu (11/9). (Foto : Arzil)
Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbar, Alni saat membuka bimtek penyelanggara penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal penyusunan putusan di Padang, Minggu (11/9). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Bawaslu Sumbar bersama jajarannya di kabupaten kota di Sumbar, laksanakan bimbingan teknis (Bimtek) penyelanggara penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal penyusunan putusan di Padang, Minggu (11/9).

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin paparkan tujuan bimtek kepada para peserta, Minggu (11/9). (Foto : Arzil)
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin paparkan tujuan bimtek kepada para peserta, Minggu (11/9). (Foto : Arzil)

Dikesempatan ini, Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Sumbar, Alni menjelaskan sengketa pemilu berpotensi di tiap tahapan proses pelaksanaan pemilu.

"Di pemilu 2019 lalu, menunjukan ternyata potensi sengketa itu terjadi di Bawaslu RI, dan klasifikasi pelanggaran yakni soal administrasi terhadap penetapan peserta pemilu," kata Alni.

Baca Juga

Alni melanjutkan, berkaitan dengan potensi sengketa, maka anggota Bawaslu harus tahu bagaimana mekanisme penanganan tentang acuan dalam penyusunan putusan pada sengketa pemilu tersebut.

Kemudian, menyinggung dalam putusan sengketa pemilu yang akan dihasilkan, menurut Alni dengan adanya bimtek hari ini (Minggu, red), diminta tidak ada lagi kata-kata dari tiap anggota Bawaslu yang sebut dirinya bahwa dia bukan dari Divisi Penyelesaian Sengketa.

"Sebaliknya, para mereka itu justru diminta untuk bisa membantu secara bersama dalam menghasilkan putusan sengkata pemilu yang berkeadilan dan akuntabel, dan ini yang digambarkan Bawaslu RI ketika rakor dengan seluruh Bawaslu provinsi baru-baru ini," ucap Alni lagi.

Sementara ini, Kepala Sekretarian Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin menyampaikan, bimtek penyelanggara penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal penyusunan putusan dalam upaya meningkatkan kapasitas penyelenggaran pengawasan pemilu khususnya Bawaslu yang akuntabel dan transparan.

"Penyelesaian sengketa jadi salah satu wewenang dari tugas bawaslu dalam wujudkan keadilan demokrasi peserta pemilu. Makanya, perlu peningkatan lembaga pengawas di Bawaslu dan jajarannya," ungkap Karnalis Kamaruddin.

Selain itu, jelasnya, inti dari bimtek ini juga menginginkan Bawaslu kabupaten kota bisa menyusun putusan dari sengketa pemilu.

"Selain itu juga mempertajam output tim Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu dalam menghasilkan putusan sengketa pemilu di pemilu 2024 nanti," kata Karnalis Kamaruddin.

Komentar