Giliran Kelompok Masyarakat dan Ormas Tolak BBM Naik

Metro- 06-09-2022 13:22
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib ketika menerima kedatangan tokoh masyarakat dan ormas yang sampaikan aspirasi menolak kenaikkan harga BBM, di Padang, Selasa (6/9). (Dok : Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib ketika menerima kedatangan tokoh masyarakat dan ormas yang sampaikan aspirasi menolak kenaikkan harga BBM, di Padang, Selasa (6/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Gelombang massa menolak kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Sumbar terus bergerak. Kali ini aksi penolakan juga di lakukan puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kolaborasi Ormas dan tokoh masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).

Dibawah kordinator Jel Fathullah, massa ini mendatangi gedung DPRD, mereka menuntut pemerintah mengembalikan harga BBM ke harga semula, karena bagi rakyat kecil belum mampu untuk membeli, masih berusaha membangun ekonominya.

Kedatangan mereka yang berasal dari berbagai ormas Islam tersebut diantaranya 212, diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, di dampingi Kabag umum Riswandi dan beberapa orang lainnya di salah ruangan sidang di DPRD Sumbar, Selasa (6/9).

Baca Juga

Dalam pertemuan tersebut, mereka menilai, pemerintah tidak pantas mengaitkan BLT dengan menaikkan BBM, karena penyaluran tidak efektif dan justru melahirkan kasus korupsi. Kemudian, tidak mendidik mental positif rakyat.

"Kami menilai jika BLT jika dijadikan kompensasi BBM bisa berstatus riswah artinya suap menyuap, maka tidak efektif," tutur Jel Fthullah.

Mereka juga meminta Presiden RI Jokowi untuk memecat Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, karena tidak memberikannya jabatan apapun karena dinilai merugikan BUMN khususnya Pertamina.

Bukan hanya itu, mereka mendesak DPR RI harus menggunakan hak interpelasi untuk mengkaji kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

"Pemerintahan harus transparan dalam mengelola BUMN Pertamina untuk mencegah kasus korupsi dan permainan para mafia migas," tegasnya lagi.

Menyikapi hearing dilakukan dengan membawa nama Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar tersebut, Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib mengatakan, segera melakukan pembicaraan dengan anggota DPRD Sumbar lainnya, serta melanjutkan permintaan masyarakat pada pemerintah pusat.

"Saya akan segera membicarakan hal ini dan melanjutkan ke pihak berkompeten yakni DPR-RI, Presiden dan Mentri, semua masukan akan kami akomodir," tutur Suwirpen.

Pertemuan berlangsung tertib, dengan pengawalan Kepolisian, tanpa ada intimidasi dan bebas menyampaikan masukan, sehingga semua bisa menerima.

Komentar