Alirman Sori Tegaskan Pengusulan Sesuai Internal DPD

Metro- 21-09-2022 23:55
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Anggota DPD RI, Alirman Sori menghargai sikap pimpinan MPR RI, berhati-hati dalam menyikapi pergantian Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. Tapi pengusulan pergantian Wakil Ketua MPR RI unsur dari DPD RI, sudah melalui mekanisme di internal DPD RI.

Alirman Sori, mengingatkan pimpinan MPR RI, adanya surat pernyataan penarikan tanda tangan oleh dua orang Wakil Ketua DPD RI, tidak dapat menganulir keputusan sidang paripurna DPD RI sebagai forum tertinggi.

"Artinya surat pernyataan itu seperti cek kosong atau tidak bermakna dapat membatalkan keputusan DPD RI tentang pemberhentian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI, itu hanya pernyataan. Pernyataan itu baru ada nilainya, jika diterima dan diputuskan melalui sidang paripurna," penjelasan Alirman Sori melalui pesannya yang diterima Arunala,com, Rabu malam (21/9) .

Baca Juga

Alirman Sori, juga menyarankan kepada pimpinan MPR RI, jika ada keraguan, bisa meminta penjelasan kepada kelompok DPD di MPR, apakah mekanisme dan tata cara pengusulan penggantian sudah sesuai dengan peraturan tatib tertib DPD dan MPR, serta peraturan perundangan-undangan yang lainnya.

"Jangan hanya mendengar sepihak, mesti harus berimbang, supaya jelas benang merahnya. Suatu keniscayaan, bahwa proses pengambilan keputusan penggantian, keempat pimpinan DPD RI mengikutinya, bahkan sampai pada proses akhir pemilihan atau pencoblosan, dan keempat pimpinan DPD RI memberikan hak suaranya dalam sidang paripurna pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu,dan menanda tangani surat keputusan hasil paripurna," ulas Alirman Sori.

Jika dikemudian hari lalu, dua pimpinan mencabut alias menarik tanda tangan, menurut Alirman Sori itu adalah sikap personal, tapi tidak mempengaruhi atau apalagi membatalkan surat keputusan hasil sidang paripurna.

"Kecuali penarikan tersebut mendapat persetujuan sidang paripurna, baru keputusan itu batal," lanjut Alirman Sori lagi.

Senator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini mengatakan, pimpinan DPD RI dalam jabatan dan kedudukannya memiliki tugas memimpin sidang DPD, dan menyimpulkan hasil untuk diambil keputusan, melaksanakan keputusan dan memasyarakatkan keputusan DPD.

"Artinya, surat keputusan yang ditanda tangani pimpinan bukan perbuatan personal, tetapi keputusan lembaga," tukas Alirman Sori.

Representatif lembaga, sebut dia, adalah pimpinan yang diberikan kewenangan untuk menanda tangani surat keputusan hasil paripurna.

"Jika kewenangan itu ada ditangan anggota, pasti anggota yang tanda tangan. Jika pimpinan menolak menanda tangani surat keputusan lembaga hasil paripurna, berarti pimpinan ingkar terhadap jabatan yang merupakan tugasnya, tentu taruhannya juga jabatan," Alirman Sori menekankan.

Secara pribadi, Alirman Sori menghormati dan menghargai penarikan tanda tangan oleh dua orang pimpinan DPD RI, karena hak personal, dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

"Ini adalah suatu hal yang baru dalam dinamika proses politik demokrasi. Untuk itu, saya mendorong pimpinan MPR RI untuk mengeksekusi usulan penggantian Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI, karena sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 29, Ayat (1), huruf e," kata Alirman Sori.

Komentar