Dakwaan JPU Terhadap Muzni Zakaria Dinilai Tak Cermat

Metro-368 hit 17-06-2020 20:20
Terdakwa Muzni Zakaria saat akan dibawa ke Lapas Muaro Padang, usai persidangan, Rabu (16/6). (Dok : Istimewa)
Terdakwa Muzni Zakaria saat akan dibawa ke Lapas Muaro Padang, usai persidangan, Rabu (16/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Can | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Penasehat Hukum (PH) terdakwa Muzni Zakaria, David Pernando mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi kepada kliennya, yang diduga menerima suap dari pengusaha M Yamin Kahar sebesar Rp3,2 milliar

M Yamin Kahar ialah pemenang tender proyek pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan dan pembangunan jembatan Ambayan.

"Penerimaan uang Rp3,2 miliar itu adalah hubungan keperdataan pinjam meminjam antara terdakwa dengan M. Yamin Kahar," ujar David Pernando kepada wartawan usai menjalani persidangan, Rabu (17/6).

Baca Juga

Dikatakannya, untuk diketahui antara terdakwa dengan pengusaha itu telah saling mengenal dari tahun 2003 lalu. Karena alasan itu, keduanya kemudian melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan tiga bidang tanah yang ada di Solok Selatan dan merupakan milik terdakwa.

"Uang tersebut berencana akan dimanfaatkan oleh klien kami untuk pembangunan rumah di Jakarta. Mengingat semua keluarga terdakwa sudah pindah ke Jakarta. Sementara tanah itu berencana akan dimanfaatkan M Yamin Kahar untuk membangun Rumah Sakit tipe C," katanya lagi.

Lanjutnya, pinjam meminjam itu, lengkap dengan akta dari notaris dan jaminan berupa tiga bidang tanah yang luas ketiga-tiganya itu berbeda-beda. Kemudian prosesnya pun juga disaksikan oleh istri terdakwa.

"Kami beranggapan surat dakwaan JPU tidak cermat dan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 143 KUHP ayat (2) huruf b KUHP. Atas eksepsi ini, meminta majelis hakim mengabulkan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan," katanya.

Menanggapi hal itu, Hakim Ketua, Yose Rizal, beranggotakan M Takdir dan Zalekah memberikan kesempatan kepada JPU selama satu minggu untuk menanggapi keberatan yang disampaikan PH terdakwa.

"Sidang dilanjutkan pada tanggal 24 Juni 2020 agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa," tutup Yose Rizal.

Komentar