90,29 Persen Puskesmas Indonesia sudah Terakreditasi

Metro- 24-10-2022 23:58
Kadinkes Sumbar mewakili Gubernur Sumbar dr Lila Yanwar MARS memukul gong pertanda dibukanya Semiloka Nasional II APKESMI di The ZHM Premiere Hotel and Convention Padang, Senin (24/10) malam. (Foto : Fajril)
Kadinkes Sumbar mewakili Gubernur Sumbar dr Lila Yanwar MARS memukul gong pertanda dibukanya Semiloka Nasional II APKESMI di The ZHM Premiere Hotel and Convention Padang, Senin (24/10) malam. (Foto : Fajril)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com -Kementerian Kesehatan mencatat hingga 31 Desember 2021 sebanyak 9.153 puskesmas telah terakreditasi atau 90,29 persen.

Dari total 10.137 puskesmas di Indonesia yang tersebar di 6.212 kecamatan.

"Untuk status kelulusan puskesmas, hanya satu dari 5 puskesmas yang mencapai tingkat utama dan paripurna," kata Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam virtual tapping saat membuka Semiloka Nasional II Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) di The ZHM Premiere Hotel and Convention Padang, Senin (24/10) malam.

Baca Juga

Semiloka Nasional ini mengusung tema "Penguatan Puskesmas dalam Menyongsong Transformasi Layanan Primer melalui Akreditasi, Penerapan BLUD dan Peningkatan Kompetensi Kepala Puskesmas".

Ia mengatakan pandemi Covid-19 seharusnya menjadi peluang bagi puskesmas untuk mempertahankan dan menaikkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.

"Tema Semiloka Nasional II dilaksanakan APKESMI saat sesuai untuk menjawab kebutuhan puskesmas saat ini," ucap Menkes.

Puskesmas, sebut Budi, memiliki peran yang besar sebagai gerbang penjaga pelayanan kesehatan dasar. Sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayahnya.

"Untuk itu puskesmas dituntut harus memiliki kompetensi, strategi dan inovasi untuk menjawab tantangan peningkatan status kesehatan masyarakat di wilayahnya," tuturnya.

Tentunya melalui pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan upaya kesehatan yang melibatkan lintas sektor serta pelayanan kesehatan dasar yang terintegrasi dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

"Dengan demikian cita-cita transformasi pelayanan kesehatan primer akan bisa diwujudkan," harap Budi.

Ketua Umum DPP APKESMI dr Trisna Setiawan MKes mengungkapkan pihaknya masih menunggu draf Permenkes yang revisinya soal akreditasi puskesmas. Saat ini masih berlaku Permenkes No 46 Tahun 2015.

"Insya Allah, paling telat di akhir tahun ini akan terbit Permenkes revisi sudah terbit. Sehingga kami sudah mendapatkan kepastian Permenkes yang digunakan untuk standar instrumen akreditasi puskesmas," harap Trisna.

Ia mengatakan akreditasi ini upaya peningkatan mutu pelayanan dan mutu puskesmas. Karena ke depan puskesmas perlu menjaga mutu pelayanannya.

"Bahwa saat ini APKESMI sudah membidani lahirnya Komite Mutu Kesehatan Primer (KMKP). KMKP ini khusus bergerak dalam pengembangan akreditasi di Puskesmas," ungkapnya.

Walau pun Kemenkes menugaskan ada lima pelayanan kesehatan yang harus dibina oleh KMKP. Yakni puskesmas, klinik, unit transfusi darah, laboratorium dan tempat praktik mandiri.

"Tapi mungkin KMKP akan lebih fokus kepada puskesmas. Saat ini sudah 80 surveyor bergabung dengan KMKP. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa melatih sekitar 300 calon surveyor.

Karena ke depan untuk pelaksanaan survey akreditasi sudah ada simplifikasi yang diharapkan Kementerian Kesehatan," tegas Trisna.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr Lila Yanwar MARS berharap akreditasi puskesmas ini menjadi budaya kerja bagi tenaga kesehatan dan menyesuaikan dengan transformasi layanan primer.

"Dimana kembali kepada tugas pokok dan fungsi utama puskesmas. Yakni promotif dan preventif," tutur Lila.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengungkapkan dari 24 puskesmas di Kota Padang, tinggal satu puskesmas belum terakreditasi.

"Kami berharap segera satu puskesmas ini mengurus akreditasi. Ini penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan," tukasnya.

Komentar