Baru 30 Persen Puskesmas Berstatus BLUD

Metro- 25-10-2022 05:50
Ketua Umum DPP APKESMI dr Trisna Setiawan MKes saat memberikan sambutan. (Dok : Istimewa)
Ketua Umum DPP APKESMI dr Trisna Setiawan MKes saat memberikan sambutan. (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com - Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) mencatat baru 30 persen dari 10.300 puskesmas di Indonesia yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ini perlu penguatan dalam penerapan BLUD. Hal ini sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018 maupun Permenkes No 43 Tahun 2019 bahwa ke depan pengelolaan keuangan puskesmas adalah BLUD.

"Diketahui, ketika puskesmas BLUD maka akan lebih dari 10 fleksibilitas yang akan diperoleh oleh puskesmas," kata Ketua Umum DPP APKESMI, dr Trisna Setiawan MKes, saat pembukaan Semiloka Nasional II APKESMI di THE ZHM Premiere Hotel and Convention, Senin (24/10).

Baca Juga

Oleh karena itu, tutur Trisna, butuh dorongan Kemendagri agar terjadi peningkatan jumlah puskesmas yang menerapkan BLUD ini.

Sehingga puskesmas bisa merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing puskesmas.

"Jangan sampai mundur lagi ke belakang," tegasnya.

Tidak hanya BLUD, sebut Trisna, tak kalah pentingnya perlindungan hukum.

"Mudah-mudahan teman-teman di Puskesmas, tenaga kesehatan, didalam memberikan pelayanan bisa sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, dan standar operasional prosedur," ucapnya.

Karena inilah menurut undang-undang hukum kesehatan harus kita lakukan apabila kita ingin lepas dari persoalan hukum dalam pelayanan kesehatan.

"Dengan demikian kita semua harus menjaga mutu kesehatan, mutu pelayanan kesehatan sehingga puskesmas dalam hal perlindungan hukum bisa semakin lebih baik lagi," harap Trisna.

Ia mengatakan APKESMI pun sudah membentuk lembaga perlindungan hukum baik di DPP maupun beberapa wilayah.

"Mudah-mudahan dengan ini akan teman-teman puskesmas bisa terlindungi secara hukum," tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr Lila Yanwar MARS mengatakan dengan BLUD, puskesmas bisa mengelola uang sendiri. Artinya tidak disetor.

"Pegang sendiri uangnya, belanja sendiri uangnya, atur sendiri penggunaan keuangannya," ungkapnya.

Tentunya dengan BLUD, sebut Lila, puskesmas harus menekan angka visit rate.

"Jangan senang kalau semakin banyak yang datang ke puskesmas. Tapi justru harus banyak yang sehat. Untuk itu sejalan antara promotif, preventif, dan sejalan dengan penerapan di puskesmas," ucap Lila.

Maka semua puskesmas didorong untuk menerapkan BLUD.

"Karena dengan BLUD, hari ini jika ada alat yang rusak. Besok, bisa langsung belanja. Hanya dengan mengganti Rencana Bisnis Anggaran," tuturnya.

Jika tanpa BLUD, jika ada pembelian alat yang baru harus menunggu tahun depan belanja lagi.

"Karena tidak boleh belanja langsung. Maka mempunyai fleksibilitas anggaran," ujar Lila.

BLUD, sebut Lila, diberikan kesempatan untuk mengangkat tenaga.

"Mengingat tahun depan tidak ada pengangkatan pegawai selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS. Diketahui, hampir seluruh puskesmas mempunyai tenaga kontrak. Besok-besok semuanya harus terdaftar di PPPK," tegasnya.

Untuk itu perlu sekali dilakukan penyesuaian kebutuhan pada puskesmas. Karena pada saat ini indikator yang digunakan yakni tidak ada lagi puskesmas memiliki dokter, harus memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas.

"Dengan demikian, puskesmas diharapkan ke depan mampu menerapkan transformasi layanan primer. Yaitu mampu melakukan deteksi dini terhadap penyakit. Terutama penyakit kardiovaskuler, stroke, infeksi, ibu dan anak serta lainnya," sebutnya.

Dukungan Kemendagri

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda 3 Kemendagri, R Budiono Subambang mengatakan peran begitu besar puskesmas dalam layanan primer tentu perlu penguatan terutama di dalam kompetensinya.

Dan untuk mengukur kompetensi itu memang terukur maka disiapkan akreditasi.

Berkaitan dengan hal tersebut tentu Kementerian Dalam Negeri mendukung kebijakan transformasi layanan kesehatan dan sekaligus upaya-upaya dilakukan APKESMI dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas kompetensi dari pengelola puskesmas.

"Kementerian Dalam Negeri dukungannya telah menerbitkan beberapa instrumen kebijakan. Tentunya perlu dipahami, diikuti dan dipedomani," ucapnya.

Karena dalam urusan pemerintahan dalam negeri supaya lancar dan sukses, ada tiga pilar penting. Yakni landasan hukum yang harus dipedomani kepala puskesmas dalam memberikan layanan primer kesehatan.

"Kemudian, kemampuan sumber daya aparatur yang memberikan layanan. Dan ketiga, sarana dan prasarana yang tersedia dan anggaran dibutuhkan," tegasnya.

Semiloka Nasional

Terpisah, Ketua DPW APKESMI Sumbar, dr Winand MARS menyebutkan Semiloka Nasional II APKESMI berlangsung hingga 27 Oktober diisi dengan berbagai kegiatan.

Antara lain seminar, workshop pembuatan akreditasi, workshop Pengawasan Pengendalian Infeksi (PPI), serta BLUD.

Pada kegiatan ini juga akan tampil sebagai pembicara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, terkait peran lintas sektor terhadap program Puskesmas, terkait akreditasi, BLUD dan peningkatan kompetensi kepala puskesmas.

"Kemudian, narasumber lainnya yakni Deputi BPJS Kesehatan, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas," tuturnya.

Winanda berharap dengan penyelenggaraan Semiloka ini, teman-teman kepala puskesmas dapat lebih berjibaku lagi guna meningkatkan akreditasi.

"Gunanya mencapai pelayanan kesehatan paripurna," harap ibu dua anak ini.

Komentar