Kemenkes Revisi Permenkes Akreditasi Puskesmas

Metro- 25-10-2022 13:41
Narasumber Semiloka nasional II APKESMI di Ballroom THE ZHM Premiere Hotel and Convention, Selasa (25/10). (Istimewa)
Narasumber Semiloka nasional II APKESMI di Ballroom THE ZHM Premiere Hotel and Convention, Selasa (25/10). (Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com - Kementerian Kesehatan tengah melakukan revisi Permenkes No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Ini dalam rangka transformasi akreditasi sekaligus penerapan standar mutu pelayanan kesehatan.

"Saat ini draf revisi Permenkes No 46 Tahun 2015 sudah berada di Bidang Hukum Kemenkes. Mudah-mudahan minggu depan, revisi Permenkes beserta aturan turunannya terbit," kata Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr Kalsum Komaryani MPPM, saat Semiloka Nasional II APKESMI, di Ballroom THE ZHM Premiere Hotel and Convention, Selasa (25/10).

Baca Juga

Ia mengatakan revisi Permenkes tersebut, terjadi beberapa perubahan. Yakni fasilitas kesehatan yang terakreditasi tidak hanya puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter maupun dokter gigi.

Akan tetapi juga mencakup klinik utama, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah.

"Untuk penyelenggara akreditasi ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dibantu lembaga penyelenggara akreditasi. Saat ini sudah beberapa lembaga yang mengajukan dan kami telah melakukan survei terhadap lembaga tersebut. Nanti penetapan lembaga akreditasi ini melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI," tutur Kalsum Komaryani.

Ia mengatakan Kementerian Kesehatan mulai mencoba melakukan penguatan jaminan mutu internal di fasilitas pelayanan kesehatan.

Antara lain dengan cara mulai disusunnya Indikator Nasional Mutu (INM) klinik yang terdiri dari 4 indikator. Yaitu, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien dengan benar, kepatuhan cuci tangan dan bagaimana kepuasan pelanggan.

"Kami juga sudah menyiapkan aplikasi pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dari klinik," tuturnya.

Revisi Permenkes ini juga mengakibatkan beberapa perubahan pada standar akreditasi klinik yaitu jumlah bab yang dulunya 4 bab sekarang menjadi 3 bab. Dulunya standar akreditasi terdiri dari 26 standar sekarang menjadi 22 standar.

"Terakhir jumlah elemen penilaian yang dulunya 499 elemen penilaian sekarang menjadi 110 elemen penilaian," ungkap Kalsum Komaryani seraya mengatakan dalam revisi Permenkes ini juga mengatur metode survei dilakukan secara during maupun luring.

Ia berharap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melakukan akreditasi awal, diharapkan agar lebih siap dalam pelaksanaan re-akreditasi daripada akreditasi sebelumnya. Sehingga tidak ada lagi penyiapan dokumen-dokumen dengan secara tergesa gesa.

"Akan tetapi harus dijadikan sebagai budaya/ kebiasaan di lingkungan kerja. Ini dalam hal penerapan mutu layanan agar selalu dilaksanakan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Termasuk komitmen untuk mutu dan keselamatan pasien diperhatikan kembali," harapnya.

Sementara Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda 3 Kemendagri, R Budiono Subambang mengatakan peran begitu besar puskesmas dalam layanan primer tentu perlu penguatan terutama di dalam kompetensinya. Agar terukur maka disiapkan akreditasi.

Berkaitan dengan hal tersebut tentu Kementerian Dalam Negeri mendukung kebijakan transformasi layanan kesehatan dan sekaligus upaya-upaya dilakukan APKESMI dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas kompetensi dari pengelola puskesmas.

"Kementerian Dalam Negeri dukungannya telah menerbitkan beberapa instrumen kebijakan. Tentunya perlu dipahami, diikuti dan dipedomani," ucapnya.

Ia juga mengatakan melalui transformasi layanan primer di puskesmas diharapkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.

"Sehingga 12 jenis pelayanan kesehatan berhasil dan mencapai target 100 persen," harap Budiono.

Komentar