Sumbar Susun Ranperda Perlindungan Hukum Petani Hutan

Metro- 28-10-2022 19:41
Wagub Audy Joinaldy bersama Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi dan akademisi Unand Syofiarti, serta kepala UPT KLHK se- Sumbar di acara diseminasi kehutanan, di Padang, Jumat (28/10). (Dok : Istimewa)
Wagub Audy Joinaldy bersama Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi dan akademisi Unand Syofiarti, serta kepala UPT KLHK se- Sumbar di acara diseminasi kehutanan, di Padang, Jumat (28/10). (Dok : Istimewa)

.

Urgensi peraturan ini kata Audy, salah satunya juga berangkat dari luasnya wilayah hutan di Sumbar.

Dari keseluruhan wilayah Sumbar, 54,4 persen diantaranya didominasi oleh hutan. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan bagi pergerakan roda pertumbuhan ekonomi.

"Jadi 54,4% daratan kita itu kawasan hutan, baik itu hutan lindung atau sebagainya. Potensi hutan bisa kita manfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah yang diinisiasi Dinas Kehutanan Provinsi," ucap Audy lagi.

Audy menilai, dibentuknya aturan sebagai payung hukum bagi petani hutan ini, memerlukan masukan dari masyarakat, agar pengelolaan hutan sosial sebagai penunjang ekonomi berjalan sinergis dengan upaya pelestarian lingkungannext

Komentar