DPRD Masih Temukan beberapa Persoalan di Ranperda

Metro- 31-10-2022 15:55
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar bersama Gubernur Mahyeldi didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis seusai pelaksanaan rapat paripurna, Senin (31/10). (Dok : Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar bersama Gubernur Mahyeldi didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis seusai pelaksanaan rapat paripurna, Senin (31/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Nota pengantar Ranperda APBD Sumbar 2023 yang diajukan Pemprov Sumbar kepada pihak DPRD provinsi ini disoal.

Pasalnya, DPRD Sumbar melihat konstruksi dari kerangka ranperda yang diajukan pemprov itu ada yang tidak sesuai dari hasil pembahasan KUA PPAS 2023 yang dilakukan dua pihak ini.

Selain itu, ada juga sejumlah persoalan yang terdapat dalam nota pengantar yang dibuat Pemprov Sumbar itu.

Baca Juga

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar yang mengagendakan penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Sumbar 2023 yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar itu, Senin (31/10).

Dalam sidang yang dihadiri langsung Gubernur Mahyeldi bersama jajarannya, Irsyad Syafar menerangkan, diantara persoalan yang dikritisi dewan adalah menyangkut KUA PPAS 2023 dan Ranperda APBD 2023 yang disusun pemprov.

DPRD Sumbar, kata Irsyad Syafar, melihat penyusunan ranperda itu belum mengacu kepada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019.

"Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali kebijakan anggaran yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2023 dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2019," ujarnya.

Tidak itu saja, Irsyad Syafar juga menyampaikan soal data BPS tahun 2021 untuk Sumbar menunjukan terdapat sebanyak 85.292 jiwa (1.56 persen) penduduk miskin ekstrem di Sumbar.

Masih menurut data itu, lanjut Irsyad Syafar, mereka itu betul-betul tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya bantuan dari Pemerintah atau pihak lain.

"Dalam KUA-PPAS tahun 2023 yang dibuat Pemprov Sumbar, belum nampak program dan kegiatan yang jelas untuk penduduk miskin ekstrem," ucap Irsyad Syafar lagi dalam pidato yang dia bacakan saat itu.

Hal lainnya yang disinggung dalam rapat paripurna itu, adalah soal alokasi anggaran untuk masing-masing OPD.

Menurut DPRD, sebut Irsyad Syafar, alokasi ini ditentukan berdasarkan target kinerja pelayan publik yang menjadi tugas dan tanggungjawab OPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah serta tidak lagi berdasarkan pertimbangan pemerataan antar OPD dan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Irsyad Syafar juga mengingatkan Pemprov Sumbar agar tidak salah dalam penanganan krisis ekonomi global yang mulai melanda sejumlah negara.

Dia menyarankan agar Pemprov Sumbar untuk perlu memasukkan program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dampak krisis ekonomi tersebut untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi global tersebut.

Sebab itu, dalam APBD tahun 2023, perlu dimasukkan program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dampak krisis ekonomi tersebut.

Perlu ada perencanaan dan antisipasi yang kita siapkan pada APBD Tahun 2023, sehingga tidak dilakukan lagi recofusing anggaran pada tahun berjalan.

"Jangan sampai, pola penanganan dampak Covid-19 pada tahun-tahun kemarin melalui recofusing anggaran, terulang kembali dalam penanganan dampak krisis ekonomi," tukas Irsyad Syafar.

Komentar