Elly Yanti Presentasikan Penerapan KIP di Bawaslu Sumbar

Metro- 16-11-2022 13:35
Anggota Bawaslu Sumbar, Elly Yanti didampingi Kasek Karnalis Kamaruddin paparkan KIP dihadapan komisioner KI Sumbar, di Padang, Rabu (16/11). (Dok : Istimewa)
Anggota Bawaslu Sumbar, Elly Yanti didampingi Kasek Karnalis Kamaruddin paparkan KIP dihadapan komisioner KI Sumbar, di Padang, Rabu (16/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Secara lugas dan jelas, Anggota Bawaslu Sumbar, Elly Yanti memaparkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di institusinya dihadapan para komisioner dari Komisi Informasi (KI) Sumbar.

Tampilnya Elly Yanti yang didamping Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin dihadapan komisioner KI Sumbar berhubungan dengan penilaian KIP 2022 yang diadakan di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (16/11).

Dalam paparannya, Elly Yanti menegaskan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah keniscayaan, karena itu Bawaslu Sumbar sangat serius untuk hal tersebut.

Baca Juga

"Bawaslu Sumbar sudah menerapkan keterbukaan informasi publik, yang mudah diakses dengan cepat dan tepat waktu, secara sederhana oleh masyarakat, kecuali informasi dikecualikan, sesuai aturan perundang-undangan," beber Elly Yanti dihadapan ketua KI Sumbar, Nofal Wiska dan komisioner Tanti Endang Lestari.

Elly Yanti melanjutkan, Bawaslu Sumbar melalui keputusan ketuanya nomor 004/HM 001.01/K.SB/01/2022) membentuk pengelola informasi publik, juga membentuk tim pengelola web side dengan keputusan kepala sekretariat nomor:068/HN.001.00/SB/06/2022, untuk mempermudah akses informasi.

"Dalam menyebarkan luaskan informasi, kami dari Bawaslu juga melaksanakan kegiatan prodcast dengan mendatangkan narasumber eksternal, membuat buletin, serta melakukan penjelasan pada publik melalui jumpa pers," tambah Elly Yanti lagi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis menambahkan, jika informasi yang layak diketahui publik atau masyarakat umum tidak disampaikan dengan benar, maka akan menjadikan berbagai persepsi, sehingga bisa membuat masalah di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

"Atas perintah pimpinan Bawaslu dan kordiv, saya di sekretariat harus benar-benar menjalankan perintah undang-undang tentang keterbukaan informasi, karena ini juga sejalan dengan keinginan Bawaslu dalam menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas," tutur Karnalis.

Sekadar diketahui, Bawaslu Sumbar menjadi salah satu dari tiga instansi vertikal selain BPS dan LLDIKTI wilayah X.

Komentar