Pemerintah Tetapkan Kejadian Luar Biasa Polio

Metro- 20-11-2022 11:06
Tangkapan layar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maxi Rein Rondonuwu melalui kanal Youtube Kemenkes, Sabtu (19/11). (Dok : Istimewa)
Tangkapan layar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maxi Rein Rondonuwu melalui kanal Youtube Kemenkes, Sabtu (19/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) polio. Penetapan KLB itu dilakukan menyusul temuan kasus polio tipe 2 yang menimpa seorang anak di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

"Setiap penemuan satu kasus polio itu merupakan suatu kejadian luar biasa (KLB). Dan Indonesia negara ke-16 yang telah melaporkan kasus polio tipe 2 ini," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maxi Rein Rondonuwu melalui press conference, kemarin (19/11).

Ia menjelaskan kronomogi penemuan satu kasus tersebut. Adapun pada awal November 2022 ditemukan satu kasus polio di Kabupaten Pidie, Aceh berdasarkan penelusuran RT-PCR.

Baca Juga

Sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Pidie menerapkan Kejadian Luar Biasa Polio tingkat Kabupaten Pidie.

Pasien berusia 7 tahun 2 bulan dengan gejala kelumpuhan pada kaki kiri. Anak mulai merasa demam di tanggal 6 Oktober kemudian tanggal 18 Oktober masuk RSUD TCD Sigil.

Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober dokter anak mencurigai polio dan mengambil dua spesimen dan dikirim ke provinsi.

Kemudian tanggal 7 November hasil RT-PCR keluar hasil konfirmasi polio tipe 2.

Dikatakan Dirjen Maxi, anak itu mengalami pengecilan di bagian otot paha dan betis kiri dan memang tidak memiliki riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dengan pelaku perjalanan.

"Tapi anak ini saya lihat kondisinya kemarin bisa jalan meskipun tertatih-tatih, cuman tidak ada obat nanti tinggal di fisioterapi untuk mempertahankan masa ototnya,'" ungkap Dirjen Maxi.

Dari penyelidikan epidemiologi, selain cakupan imunisasi Polio yang rendah, didapati faktor perilaku hidup bersih dan sehat penduduk yang masih kurang.

Masih ada penduduk yang menerapkan BAB terbuka di sungai. Meskipun tersedia toilet, lubang pembuangan langsung mengalir ke sungai, sementara air sungai dipakai sebagai sumber aktivitas penduduk termasuk tempat bermain anak-anak.

Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Kementerian Kesehatan, WHO, dan Unicef sudah melakukan sejumlah tindakan penting termasuk melakukan pelacakan untuk mencari kasus lumpuh layu lain di sekitar tempat tinggal kasus.

Kemudian, pengambilan sampel tinja di wilayah terdampak untuk dilakukan pemeriksaan, dan memeriksa sampel air di tempat pembuangan dan survei cepat cakupan imunisasi.

Selanjutnya akan segera dilakukan tindakan pencegahan penularan lebih luas dengan meningkatkan notifikasi nakes dan faskes untuk mendeteksi adanya kasus lumpuh layuh lain, untuk segera ditindaklanjuti secara medis maupun epidemiologis.

Selanjutnya akan dilakukan pemberian imunisasi polio tambahan bagi semua anak usia 0-13 tahun di seluruh wilayah Provinsi Aceh sebanyak 2 putaran yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 28 November 2022.

Melakukan edukasi dan penggerakkan masyarakat untuk mencegah penularan virus polio mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama perilaku BAB di jamban.

Penyakit Polio berbahaya bagi anak karena menyebabkan kelumpuhan dan tidak ada obatnya, namun mudah dicegah dengan imunisasi polio lengkap dan imunisasi rutin. Pencegahan juga dilakukan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti BAB di jamban yang sesuai standar, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan air matang untuk makan dan minum.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melengkapi imunisasi rutin bagi anak-anak sesuai jadwal, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat," ucap Dirjen Maxi.

Mengapa satu kasus polio tipe 2 itu langsung membuat Kemenkes menetapkan status KLB? Maxi menjawab lantaran pada 2014 Indonesia sudah mendapat sertifikat eradikasi polio.

Sertifikat tersebut dikeluarkan sebagai penanda bahwa Indonesia termasuk negara yang sudah bebas polio.

"Indonesia dan seluruh dunia itu sudah mendapatkan sertifikat bebas polio tahun 2014," kata Maxi menegaskan. Karena itu, munculnya satu kasus sudah cukup menjadi landasan kuat untuk menetapkan status KLB.

Terlebih, kasus yang terdeteksi adalah polio tipe 2 yang sudah dinyatakan musnah atau tidak ada. Atas penetapan status tersebut, Kemenkes sudah mengambil beberapa langkah.

Termasuk di antaranya berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mereka juga menyiapkan sejumlah rencana. Antara lain pelaksanaan imunisasi massal di Aceh.

"Di Pidie (imunisasi massal, red) kami mulai 28 November dan kami harapkan dalam seminggu selesai," imbuhnya.

Mereka juga menarget pada 5 Desember mendatang kegiatan serupa selesai di semua daerah kabupaten dan kota di Aceh.

Ia juga menyebutkan sebanyak 415 Kabupaten/Kota di 30 provinsi di Indonesia masuk dalam kriteria risiko tinggi polio karena rendahnya imunisasi, termasuk Aceh. Untuk itu pemerintah gencarkan upaya Imunisasi.

"Kalau lihat cakupan oral polio virus OPV dan IPV memang seluruh Indonesia rendah terutama saat Pandemi Covid-19," tuturnya.

Komentar