Ketua DPRD Sumbar Supardi Dianugerahi BUKA Award

Metro- 15-12-2022 18:48
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menerima medali BUKA Award dari FJKIP Sumbar, Kamis (15/12). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menerima medali BUKA Award dari FJKIP Sumbar, Kamis (15/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Payakumbuh, Arunala.com - Komisi Informasi (KI) Sumbar yang menggelar kegiatan Baralek Gadang Keterbukaan Informasi Publik untuk siswa SMA di Kota Payakumbuh, Kamis (15/12), membawa kejutan bagi Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Pasalnya, sosialisasi menyangkut keterbukaan informasi publik untuk SMA yang diadakan di sebuah kafe yang dihadiri langsung Supardi, diisi dengan penyerahan penghargaan BUKA Award dari Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar.

Penyerahan penghargaan itu dilakukan setelah Supardi berikan paparannya menyangkut KIP.

Baca Juga

"Penilaian kami, sebagai Ketua DPRD Sumbar, Pak Supardi dinilai komit dan totalitas dukung terlaksananya KIP di Sumbar. Buktinya, lembaga yang beliau pimpin meraih predikat Informatif di jajaran OPD di Sumbar," kata Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Novrianto.

Sekretaris FJKIP Sumbar, Zondra Volta menerangkan, anugerah BUKA Award merupakan kolaborasi anugerah KI Sumbar dengan FJKIP Sumbar, dan diberikan kepada tokoh pimpinan badan publik sekali empat tahun.

"Kali ini, anugerah BUKA Award 2022 diserahkan saat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022, Senin (12/12) lalu di Padang, dan di momen kegiatan Baralek Gadang KIP di Payakumbuh kami serahkan penghargaan ini kepada Ketua DPRD Sumbar ini," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengapresiasi langkah KI dan FJKIP Sumbar ini. Menurutnya, adanya penghargaan atau anugerah tentang KIP memacu semangat badan publik di Sumbar untuk lebih serius terapkan KIP di unit kerjanya masing-masing.

Sementara, bagi SMA negeri di Sumbar juga merupakan badan publik, makanya mesti memperkuat pola pengelolaan informasi publik.

"Ingat, di era kekinian keterbukaan adalah keharusan dan harus membudaya, apalagi kekuatan informasi digitalisasi kini, sehingga itu keterbukaan informasi publik harus di-maintenance sesuai UU 14 Tahun 2008, sehingga arus informasi publik luar bisa saat ini tidak disesatkan maupun dijadikan hoaks bagi penggugah informasi publik di era digitalisasi saat ini," ujar Supardi.

Selain itu, Supardi juga mengingatkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS, karena dana itu bersumber dari APBN.

"Jika pengelolaannya tertutup pasti menjadi bahan bully maupun incaran aparatur hukum, termasuk jadi headline media mainstream dan direcoki lembaga swadaya masyarakat," ingat Supardi.

Komentar