Alirman Sori: Pemerintah Tak Perlu Bangun Alibi

Metro- 06-01-2023 17:27
Anggota DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala.com - Anggota DPD RI, Alirman Sori kembali mengingatkan pemerintah jangan pura-pura tidak memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan, bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam 2 tahun.

"Pemerintah tidak perlu membangun alibi ada hal yang genting dan mendesak. Dua tahun waktu yang diberikan oleh MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sangat cukup waktu, bila ada niat baik untuk menindaklanjuti putusan MK," kata Alirman Sori kepada Arunala.com , Jumat (6/1).

"Amanat putusan MK perbaiki UU Cipta Kerja bukan menerbitkan Perppu, walaupun presiden punya kewenangan untuk menerbitkan Perppu, tapi putusan MK bukan untuk menerbitkannya (Perppu, red)," imbuh Alirman Sori lagi.

Baca Juga

Pemerintah, menurut dia, mesti mematuhi putusan MK sebagai pengawal konstitusi, tidak boleh mengeyampingkan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat.

"Pemerintah harus memberikan contoh taat akan hukum, bukan sebaliknya," tukas Senator ini.

Alirman Sori menyarankan, pemerintah sebaiknya memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai keputusan MK, sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip negara hukum.

Dia menegaskan, kebijkan dan keputusan negara tidak boleh melanggar prinsip negara hukum. Tegakkan hukum menggunakan hukum dan tidak boleh menegakan hukum dengan pendekatan kekuasaan, bisa runtuh negara hukum.

Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja Inskontitusional bersyarat, sebut Alirman Sori, mesti dimaknai syarat apa yang tidak terpenuhi.

"Salah satunya adalah bahwa UU Cipta Kerja miskin partisipasi publik, perbaiki dan minta partisipasi publik sehingga terpenuhi kedaulatan ditangan rakyat, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, pasal 1 ayat (2), bahwa kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD," ujar Alirman Sori.

"Bila presiden tidak mentaati hukum, berarti presiden melanggar sumpah janjinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sanksinya cukup berat, dapat diberhentikan," pungkas Alirman Sori.

Komentar