Ada Peserta Tak Setuju Dapil Dipisah

Metro- 21-01-2023 09:16
Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani membuka uji publik penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Sumbar, Jumat (20/1). (Foto : Arzil)
Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani membuka uji publik penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Sumbar, Jumat (20/1). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Dua rancangan daerah pemilihan (Dapil) yang dibuat KPU Sumbar untuk DPRD Sumbar pada pemilu 2024 mendapat tanggapan dari parpol yang ikuti gelaran uji publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Sumbar pada Pemilu Serentak 2024, di salah satu hotel di Padang, Jumat (20/1).

Pasalnya dalam merancang alokasi kursi dan dapil yang dibuat KPU Sumbar ini dinilai masih ada beberapa kekurangan baik dari sisi data jumlah penduduk maupun menyangkut pertimbangan geografis, historis dan juga lainnya.

Perwakilan dari Partai Demokrat Sumbar, Rony menyampaikan bila dirinya mempertanyakan data jumlah penduduk Sumbar yang jadi dasar bagi KPU Sumbar untuk membuat rancangan dapil dan alokasi kursi DPRD itu.

"Saya melihat Kalau tidak salah, dalam buat rancangan ini KPU berpedoman pada data agregat kependudukan (DAK) 2 semester 2/2021 menunjukan penduduk Sumbar berjumlah 5.624.143 jiwa. Pada hal, Kemendagri sudah merilis data DAK2 semester 1/2022. Jadi menurut saya data DAK2 semester 2/2021 itu tidak perlu lagi," kata Rony.

Mestinya, sebut dia, KPU Sumbar harus meng-up date data DAK2 itu ke data yang baru dirilis Kemendagri itu.

Sedangkan, perwakilan PDIP Sumbar, Yenny S Tanjung menyoal adanya rancangan pengurangan alokasi kursi DPRD Sumbar seperti pada rancangan 2 pada Dapil Sumbar 4 yakni Pasaman dan Pasaman Barat dan dialihkan ke dapil Sumbar yang lain, yanv menurutnya krusial.

"Menurut saya, tidak setuju adanya pengurangan alokasi kursi orang perorang di dapil. Misalnya pada Dapil Sumbar 4 itu tidak perlu dilakukan. KPU harus tahu bagaimana pertanggungjawban sembilan anggota dewan itu terhadap dapilnya," kata Yenny.

Karena pada pemilu 2024 ini, KPU Sumbar merancang ada pengurangan alokasi kursi di dapil ini lalu pindah ke dapil lain, contohnya ada yang Solok dan Agam.

"Kalau dilihat persentasenya antara Pasaman dan Agam hanya berbeda 0,04 persen saja jumlah penduduknya," ungkapnya.

Selanjutnya, sebut Yenny, kenapa KPU Sumbar tidak mengkaji ulang atas adanya pengurangan yang masiv dalam tiga tahun terakhir ini misalnya di Kota Padangpariaman, yang jumlah penduduknya 20.437 jiwa.

"Ada apa? Mereka tidak ada bencana loh,? Yenny mempertanyakan.

Sementara, anggota KPU Sumbar yang juga ketua Divisi Teknis, Gebril Daulai menyebutkan semua aspirasi dan tanggapan partai politik menyangkut dua rancangan dapil yang dibuat KPU ini nantinya akan diputuskan oleh KPU RI nantinya.

"Memang dalam uji publik alokasi kursi dan dapil yang kami adakan hari ini (Jumat, red) mengemuka beberapa tanggapan dari peserta, terlebih menyangkut dua rancangan yang kami buat," kata Gebril.

Dia menjelaskan, dua rancangan dapil adalah rancangan 1 yang merupakan alokasi kursi dan dapil yang telah ada sebelumnya pada pemilu tahun kemarin yakni delapan dapil. Sedangkan pada rancangan dua, KPU Sumbar membuat sembilan dapil.

"Sebenarnya di Sumbar tidak ada situasi yang signifikan, dari sisi jumlah kursi, totalnya masih sama yakni 65 kursi, karena penduduk Sumbar diangka 5,6 juta lebih, sementara berdasarkan UU, daerah yang jumlah penduduknya antara 5 - 7 juta jiwa, maka alokasi kursi DPRD sebanyak 65 kursi," kata Gebril.

Gebril lalu menjelaskan, pada rancangan 2, KPU Sumbar coba memekarkan Dapil Sumbar 6 yakni Tanahdatar, Kota Padangpanjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

"Sebelumnya, dapil ini ada 11 kursi, namun dimekarkan jadi dua dapil, yakni Dapil Sumbar 7 yakni Tanahdatar dan Padangpanjang dengan alokasi 5 kursi, Dapil Sumbar 7 yakni Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya dengan alokasi 6 kursi," ujar Gebril lagi.

Gebril menambahkan, penataan dapil dan alokasi kursi yang dirancang KPU Sumbar ini berpegang pada 7 prinsip yaitu Kesetaraan Nilai suara, Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional.

Kemudian Proporsionalitas, Integritas Wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama, Kohesivitas dan kesinambungan. Dalam uji publik itu dihadiri juga pihak parpol, stakeholder terkait dan pihak media.

Komentar