Penting Adanya Perda Pendidikan Berkarakter di Padang

Metro-231 hit 14-07-2020 14:24
Silaturahmi ketua DPRD Kota Padang Syarial Kani dan Anggota DPRD kota Dapil Pauh Kuranji, Dasman bersama Ketua KAN Pauh V M Nazif didampingKetua Umum Bamus Pauh V, Yusrizal di sebuah kafe di kawasan Kuranji, Senin (13/7) malam. (Dok : Istimewa)
Silaturahmi ketua DPRD Kota Padang Syarial Kani dan Anggota DPRD kota Dapil Pauh Kuranji, Dasman bersama Ketua KAN Pauh V M Nazif didampingKetua Umum Bamus Pauh V, Yusrizal di sebuah kafe di kawasan Kuranji, Senin (13/7) malam. (Dok : Istimewa)

Penulis: Can | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Makin menipisnya pemahaman adat budaya minang di kalangan masyarakat Kota Padang, jadi pokok penting dari aspirasi yang dikemukakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Pauh V, M Nazif kepada DPRD dan Pemko Padang.

Soalnya dengan kondisi seperti itu, memicu maraknya muncul kenakalan remaja di Kota Padang, mulai persoalan Narkoba, tawuran bahkan hingga persoalan prostitusi online di kalangan remaja.

"Kita ketahui bersama, Pemko Padang dan DPRD punya tugas pokok melindungi segenap masyarakat kota ini dari hal yang merusak tatanan kehidupan terutama kualitas SDM masyarakat," ungkap M Nazif didampingi Ketua Umum Bamus Pauh V, Yusrizal.

Baca Juga

Hal ini disampaikan Ketua KAN Pauh V ini saat silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Padang, Syarial Kani bersama Dasman yang juga anggota DPRD Padang Dapil Pauh Kuranji, di sebuah kafe di kawasan Kuranji, Senin (13/7) malam.

Menurut dia, sudah sepatutnya, DPRD bersama pemko melahirkan sebuah peraturan daerah (Perda) tentang penerapan pendidikan berkarakter berbasiskan kearifan lokal di Kota Padang.

"Dengan adanya Perda ini, setidaknya ada landasan hukum bagi Pemko Padang dan masyarakat untuk lebih leluasa menerapkan pendidikan berkarakter dan pengontrol sosial oleh masyarakat maupun pemerintah dan pihak berwajib terhadap kondisi remaja di kota ini," M Nazif menjelaskan.

Dia menegaskan, kunci utama membentuk SDM masyarakat Kota Padang berkualitas terletak pada adanya landasan adat, Pancasila, serta agama.

"Semua hal diatas jelas dan nyata diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 . Untuk turunan aturan tersebut yang di atur dalam undang undang otonomi daerah. Jadi sudah sepantasnya Pemko Padang dan DPRD Padang melahirkan Perda tentang pendidikan berkarakter berbasis budaya lokal," tukas M Nazif lagi.

Sementara Ketua Bamus Anak Nagari Pauh V, Yusrizal meminta DPRD Padang untuk mendukung pembangunan gedung SMP Negeri 44 segera direalisasikan di Kecamatan Pauh. Hal ini didasari filial SMP 44 telah berjalan dua tahun kedua di SMP 14 Padang.

"Kami di Pauh V melihat saat ini pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pauh makin meningkat, dan jumlah sekolah dasar (SD) di kecamatan ini cukup banyak, sementara jumlah SMP Negeri cukup terbatas. Jadi sudah layak kiranya SMP 44 dibangun segera di kecamatan ini," tutur Yusrizal.

Setidaknya, lanjut Yusrizal, untuk pembangunan gedung SMP 44 itu bisa dialokasikan dananya pada anggaran perubahan 2020 ini. pemko padang didukung sepenuhnya oleh DPRD mengokasikan dana pembebasan lahan. Dan tahun 2021 segera dimulai pembangunan gedung SMP ini.

Yusrizal menambahkan, untuk penerimaan murid baru di filial SMP 44 untuk tahun ini ditambahkan lagi satu lokal.

Dia saat ini pemko padang melalui dinas pendidikan menyetujui penerimaan murid baru di filial SMP 44 Padang hanya tiga lokal.

"Kami berharap adanya penambahan satu lokal lagi. Setidaknya mampu menampung anak kamanakan kami bersekolah di SMP negeri. Karena kalau di SMP swasta banyak dari keluarga Nagari Pauh V tidak mampu, tentu saja akan berdampak terhadap kelanjutan jenjang pendidikan anak kamanakan kami," terang Yusrizal.

Menyikapi permintaan tersebut, Syafrial Kani berjanji akan menyampaikan aspirasi ini ke lembaganya dan akan melakukan tindakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. (rel)

Komentar