Bawaslu Pertanyakan Ketegasan KPU Sumbar

Metro-307 hit 23-07-2020 21:14
Suasana saat Bawaslu Sumbar mempertanyakan ketegasan KPU Sumbar dalam rapat pleno hasil verfak dukungan bapaslon gubernur/wakil gubernur jalur perseorangan, Kamis (23/7. (Foto :Amz)
Suasana saat Bawaslu Sumbar mempertanyakan ketegasan KPU Sumbar dalam rapat pleno hasil verfak dukungan bapaslon gubernur/wakil gubernur jalur perseorangan, Kamis (23/7. (Foto :Amz)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual data dukungan satu bakal pasangan calon perseorangan Gubernur Sumbar, Fakhrizal - Genius Umar yang digelar KPU Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang, diwarnai perdebatan antara Bawaslu dengan KPU, Kamis (23/7).

Pada rapat itu, Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner menyebutkan ada banyak persoalan yang didapat Bawaslu saat melakukan pengawasan evaluasi proses verifikasi vaktual (Verfak) berkas dukungan bapaslon perseorangan yang dilakukan KPU Sumbar dan jajarannya di kabupaten kota.

"Ada dua hal penting yang perlu ketegasan sikap KPU Sumbar, pertama soal perlakuan status terhadap petugas RT/RW dan perangkat Nagari di Sumbar ini, dan ini dirasa janggal oleh Bawaslu," kata Vifner dalam rapat tersebut.

Baca Juga

Menurut dia, Bawaslu tidak mempersoalkan apakah mereka itu dibuat statusnya tidak memenuhi syarat (TMS) atau memenuhi syarat (MS) untuk dukungan bapaslon. Itu mungkin jadi interprestasi sendiri bagi KPU dalam melihat aturan dan perundang-undangan menyangkut Pilkada. Tapi yang jadi mengherankan, kenapa perlakukan dalam melihat posisi petugas RT/RW maupun perangkat Nagari berbeda oleh masing-masing KPU kabupaten kota.

"Apakah KPU kabupaten kota salah memahami aturan atau arahan KPU provinsi yang salah dalam menjelaskan regulasi itu. Ini merugikan bapaslon, karena dalam penilaian bapaslon ini orang yang semestinya MS namun ternyata TMS," sebut Vifner.

Dia menilai, kalau KPU bisa memahami secara seragam regulasi yang ada baik itu UU, PKPU maupun petunjuk teknis yang ada tentu perlakukannya seragam. Karena ini menyangkut status orang TMS atau MS.

"Untuk itu kami minta KPU Sumbar menjelaskan seperti apa penegasan maupun penerapan soal keberadaan petugas RT/RW maupun perangkat Nagari itu, dasar hukumnya seperti apa, sebab ada juga yang kami temukan di lapangan ada yang membuat status mereka MS dan ada juga TMS di berbagai KPU kabupaten kota," tukas Vifner.

Soal kedua, lanjut dia, yakni menyangkut lembaran saran perbaikan yang diberikan Bawaslu kepada KPU, karena ditemukan juga tidak adanya keterangan yang jelas status dari orang yang tidak mendukung, namun tidak menandatangani lampiran B. 5 KWK.

"Kami tidak soal apakah ini mau di TMS-kan atau di MS-kan oleh KPU. Namun yang kami temukan, ada KPU kabupaten kota yang membuat status TMS ada juga yang membuat mereka MS. Ini lagi-lagi merugikan bapaslon karena tidak ada kepastian hukum disana," tukasnya dengan nada tinggi.

Dia melanjutkan, jika kondisi seperti ini banyak terjadi, dan bapaslon merasa dirugikan, tentunya mereka nantinya akan mengupayakan hukum lain.

"Sebab mereka merasa dirugikan," tandas Vifner.

Mendapati pertanyaan, Anggota KPU Sumbar Izwaryani yang menangani proses verfak berkas dukungan justru melemparkan persoalan yang ditemui Bawaslu Sumbar itu kepada KPU masing-masing kabupaten kota.

Meski awalnya ada KPU daerah yang coba menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu, namun hal itu tidak mau diterima Vifner.

Pasalnya dia ingin penjelasan pasti dari KPU Sumbar, kenapa ada perbedaan penafsiran KPU kabupaten kota tentang status TMS dan MS dari pendukung bapaslo.

Sebaliknya Izwaryani menanggapi setelah rakor semua keraguan itu itu sudah diselesaikan. Pihaknya juga akan membahas masukan itu.

"Semua sudah diverifikasi kembali, dengan hasil ada yang MS dan ada yang TMS," katanya.

Setelah masukan itu, KPU Sumbar melakukan skor rapat sore itu. Kemudian melaksanakan rapat bersama KPU kabupaten dan kota.

Komentar