Yogyakarta, Arunala.com - Dalam memantapkan sinergisitas perencanaan pembangunan infrastruktur, perhubungan darat, laut, dan udara antara pemerintah pusat dengan daerah, Komisi IV DPRD Sumbar melakukan studi banding ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 3-6 April 2023 lalu.
Komisi IV Bidang Pembangunan melakukan kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suin, Ketua Komisi Zulkenedi Said, Wakil Ketua Komisi Bukhari Dt Tuo dan Sekretaris Komisi Suharjono.
Ikut serta dalam rombongan ini anggota Komisi IV lainnya yakni Evi Yandri Rajo Budiman, Khairudin Simanjuntak, Mario Syah Johan, Nurfirman Wansyah, Budiman, M Nurnas, Artati, Sitti Izzati Azis, Taufik Syahrial, Imral Adenansi serta Rico Alviano.
Baca Juga
Rombongan Komisi IV ini mengunjungi Bappeda DIY untuk mengetahui sejauh mana daerah tersebut sudah melakukan sinergisitas antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan.
Rombongan Komisi IV DPRD Sumbar diterima Plt Sekretaris Bappeda DIY, Taurina Nugrahani dan Kabid Sarana Prasarana Aris Prasena, di ruang rapat lembaga tersebut, Selasa (4/4) pagi.
Pada pertemuan tersebut, Pemprov DIY yang diwakili Taurina, mengatakan, jika semua kebijakan pembangunan infrastruktur perhubungan daerah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, dan dikonsultasikan pada pemerintah pusat, terutama pada kementrian dalam negeri, hampir sama dengan provinsi Sumbar, hanya saja ada keistimewaan tertentu sesuai dengan daerah mereka.
"Semua pembangunan infrastruktur perhubungan, baik darat, laut, maupun udara, yang ada di daerah ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan tetap dikonsultasikan pada pemerintah pusat, termasuk juga bantuan anggaran," terang Taurina.
Ditambahkannya, biasanya pemerintah pusat tidak pernah mempersulit apa yang mereka konsultasikan, apa lagi daerah mereka memiliki "atribut" istimewa.
Mendalami pernyataan dari pemprov DIY, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said menanyakan, apakah semua pembangunan infrastruktur perhubungan tersebut bisa diterima masyarakat dengan baik, dan bagaimana trik yang dipergunakan DIY untuk hal tersebut.
Dengan tegas Kabid Sarana dan Prasarana, di Bappeda DIY, Aris Prasena mengatakan, sampai saat pertemuan dengan rombongan DPRD Sumbar, masyarakat selalu menerima bahkan mendukung program Pemprov DIY, dan ikut dalam mempercepat pembangunan.
Mendengar jawaban dari tuan rumah, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang berpengalaman dengan berbagai pembangunan Muhammad Nurnas, berkeyakinan jika program ini diterapkan di daerah ini juga akan diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Saya yakin masyarakat Sumatera Barat juga akan menerima sinkronisasi pembangunan infrastruktur perhubungan antara pusat dan daerah, jika memang masyarakat diberi pemahaman tentang hal ini," terang Nurnas.
Pernyataan tersebut ditambahkan Evi Yandri, yang terpenting dari setiap pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana pembangunan dilaksanakan.
"Kami melakukan study tiru saat ini guna kepentingan masyarakat, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai masukan dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, dimana hasilnya harus nyata untuk masyarakat setempat khususnya dan Sumatera Barat umumnya," tutur Evi Yandri.
Pertemuan berlangsung amat humanis dan diselingi dengan sedikit candaan, sehingga tidak terasa kalau saat ini sedang melaksanakan puasa Ramadan, namun pokok pembahasan tetap diutamakan.
Berbagai slide ditampilkan Bappeda DIY, dan berbagai dokumen berkaitan dengan kerjasama serta sinkronisasi antara pusat dan daerah juga diberikan pada rombongan komisi IV DPRD Sumbar, guna pembahasan lebih dalam, sesuai dengan kebutuhan daerah ini.
"Apapun yang kita lakukan terhadap pembangunan infrastruktur tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat bermanfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat secara nyata," tutup Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said. (cpt/*)
Komentar