Sejumlah Anggota DPRD Sumbar Meradang

Metro-309 hit 30-07-2020 23:32
Anggota Komisi III DPRD Sumbar gelar rapat bersama stakeholder terkait yang membahas tudingan Sumbar menerima 'uang senang' dari PLTA Koto Padang, di Gedung DPRD Sumbar, Kamis siang (30/7). (Dok : Istimewa)
Anggota Komisi III DPRD Sumbar gelar rapat bersama stakeholder terkait yang membahas tudingan Sumbar menerima 'uang senang' dari PLTA Koto Padang, di Gedung DPRD Sumbar, Kamis siang (30/7). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Adanya pemberitaan dari DPRD Riau yang menuding Provinsi Sumbar hanya menerima 'uang senang' saja dari Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Koto Panjang yang dimanfaatkanPLN untuk memutar turbin PLTA itu, membuat Anggota DPRD Sumbar gusar.

Pasalnya, tudingan itu tidak beralasan. Keberadaan waduk PLTA Koto Panjang punya sejarah 'kelam' bagi Sumbar. Sebab Ada ribuan warga Sumbar yang teraniaya karena desa tempat tinggal mereka ditenggelamkan saat pembuatan waduk itu berlangsung.

Menanggapi pemberitaan miring sekaligus melecehkan itu, Komisi III DPRD Sumbar angkat bicara. Melalui rapat yang diadakan Kamis siang (30/70 ), Komisi III ini mengundang pihak dan stakeholder terkait termasuk Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemprov Sumbar Zainuddin.

Baca Juga

Rapat ini langsung dipimpin Ketua Komisi III, Afrizal, juga dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas. Dalam rapat itu sempat memanas dan semua anggota dewan yang hadir merasa terlecehkan dengan statemen anggota DPRD Riau tersebut.

"Kami tetap meminta pada masyarakat untuk tenang, karena Pemprov Sumbar akan berjuang untuk persoalan ini. Meski apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau telah mencabik-cabik hati masyarakat Sumbar, semestinya dia tidak berbicara seperti itu. Sumbar bukan menerima senang, sebaliknya malah berkorban nyawa, harta dan semuanya untuk Waduk Koto Panjang itu, sebenarnya Riau yangmanarimo sanang(menerima senang) bukan Sumbar," kata Afrizal tegas.

Dia menambahkan, DPRD dan Pemprov Sumbar tetap berjuang dengan cara apapun, karena ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi lebih kearah perjuangan harga diri masyarakatSumbar.

"Ini bukan sekadar materi berupa pajak air permukaan, tapi lebih kearah harga diri orang Sumbar, jadi jangan asalngomongsaja kalau Sumbar terima uang senang," tukas Afrizal marah.

Nada kesal juga dilontarkan M Nurnas, yang mengatakan selama bertahun-tahun dirinya ikut mendampingi masyarakat memperjuangkan haknya, dalam pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang.

"Mereka jangan hanya tahu setelah semua selesai, lihat sejarah berdirinya waduk itu, berapa banyak desa terbenam, berapa jiwa menjadi korban, jangan asalngomong. Ini pelecehan terhadap masyarakat dan pemerintah Sumbar," tegas Nurnas.

Menyikapi hal itu, DPRD dan Pemprov Sumbar segera melakukan upaya dengan cara menyurati Presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan agar jangan ada pertikaian di kemudian hari soalPajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Koto Panjang yang dipermasalahan anggota DPRD Riau itu.

Sedikit diurai Nurnas, pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang itu secara fisikmemang berada di Desa Merangin, Rantau Berangin, Kecamatan VIII Koto Kampar, Provinsi Riau. Namun, PLTA itu tidak akan bisa berfungsi jika warga Sumbar terutama yang bermukim di 11 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, tidak merelakan daerahnya sebagai waduk.

"Saya termasu satu dari sekian banyak pelaku sejarah pembangunan PLTA Kota Panjang itu, mulai dari perencanaan sampai pembangunan.Sayamerasakan sampai saat ini bagaimana pengorbanan masyarakat melepaskan kampung, tanah ulayat, sawah dan ladang berserta isinya dijadikan waduk," ujar Nurnas.

Untuk itu, tegasnya,jangan dipancing emosi rakyat Sumbar. "Ini bukan soal PAD yang jumlahnya miliaran. Tapi, ini menyangkut pengorbanan rakyat di Tanjung Balik Luhak Limapuluah," tukas dia.

Sementara, sambung Nurnas, menuruthasil survei lembaga independen jelang pembangunan PLTA Kota Panjang dimulai, sebanyak 2.644 rumah, 8.989 hektare kebun dan sawah, serta 25,3 km jalan negara dan 27,2 km jalan provinsi, akan ikut tenggelam akibat dibangunnya bendungan PLTA Koto Panjang. "Sebagian besar, daerah terdampak pembangunan bendungan itu berada di Provinsi Sumbar," kata Nurnas.

Komentar