ASN Jangan Terlibat Politik Balas Budi

Metro-182 hit 10-08-2020 19:53
Gubernur Irwan Prayitno saat beri sambutan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pemimpin Tinggi Instansi Pemprov Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (10/8). (Dok : Istimewa)
Gubernur Irwan Prayitno saat beri sambutan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pemimpin Tinggi Instansi Pemprov Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (10/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agustinus Fatem mengatakan Pilkada merupakan masa kritis bagi ASN, untuk itu para ASN jangan terlibat politik balas budi.

Penegasan ini disampaikan Agustinus saat berikan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pemimpin Tinggi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat (Sumbar) yang digagas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Aula Kantor Gubernur, Senin (10/8) pagi.

"Undang-undang ASN tak memperbolehkan terjadinya pergeseran sekehendak pemimpin. Semua sekarang diatur," kata Agustinus.

Baca Juga

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengimbau para ASN tak perlu kasak kusuk melobi calon kepala daerah. Begitu juga kepala daerah , terutama incumbent yang akan bertarung.

"ASN berkualitas tak akan melobi sana sini. Mereka pasti percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi tak perlu cari dukungan. Buat calon kepala daerah, jika ingin dapat dukungan, bekerjalah dengan benar," kata Irwan Prayitno dalam sosialisasi itu.

Kemudian menyangkut kinerja ASN di Sumbar, Irwan meminta untuk tetap produktif. Menunjang produktifitas ASN itu sangat diperlukan pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dari ASN itu sehingga mampu mengemban tugas birokrasi dan visi misi organisasi tercapai.

Disebutkan gubernur, ASN yang memiliki kompetensi tinggi umumnya lebih berminat berdinas di daerah yang mempunyai tunjangan tinggi.

"Itu telah jadi kodrat alam, manusia mencari kehidupan lebih baik. Begitupun ASN. Contohnya, tamatan IPDN cenderung memilih penempatan di Pulau Jawa, sebab tunjangannya lebih besar," ucap Irwan Prayitno lagi.

Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Irwan Prayitno mengatakan hal itu membuat perubahan paradigma yang besar dalam pengangkatan ASN.

Tak ada lagi nepotisme, sebab ukurannya jelas yaitu kompetensi dan qualified yang baik.

"Sumbar sendiri telah punya peraturan gubernur tentang pemetaan potensi. Untuk memilih pejabat. Pemprov Sumbar adakan seleksi terbuka sebagai ruang menatap SDM yang berkualitas. Seleksi menjadi penting, lantaran pemimpin berkualitas tentu membawa keberhasilan," kata Irwan Prayitno.

Komentar