236 Badan Publik Berebut Anugerah KI Sumbar

Metro-186 hit 01-09-2020 20:30
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska bersama Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Komisioner KI Tanti Endang siap gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020. (Dok : Istimewa)
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska bersama Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Komisioner KI Tanti Endang siap gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020. (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Sebanyak 236 badan publik di Sumbar akan memperebutkan 10 kategori peringkat Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diadakan Komisi Informasi (KI) Sumbar dalam waktu dekat ini.

Masuknya ratusan badan publik itu untuk peringkat anugerah keterbukaan informasi publik, setelah masing-masing pihak ini mengembalikan quisioner yang diberikan KI Sumbar kepada mereka.

"Quisioner yang kami berikan menjadi sebentuk penilaian bagi KI Sumbar sejauh mana komitmen keterbukaan informasi publik yang diberikan masing-masing badan publik itu kepada masyarakat," kata Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska kepada wartawan di Padang, Selasa (1/9).

Baca Juga

Untuk saat ini, terang dia, sudah masuk tahap penilaian atas quisioner yang dikembalikan badan publik itu kepada KI Sumbar.

"Ini amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik yang ada, dan ini menjadi sebuah keniscayaan," ungkap Ketua KI Sumbar Nofal Wiska kepada wartawan di Padang, Selasa (1/9).

Nofal mengatakan penilai badan publik yang dilakukan pihaknya itu menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020. Sedangkan tagline untuk anugerah tahun ini "Jadilah Badan Publik Informtif".

Meski secara konsisten KI meminta badan publik untuk informatif, namun kenyataan yang didapatnya, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar yang tidak mengembalikan quisioner isian mandiri ke KI Sumbar. Begitu juga bagi badan publik vertikal yang ada di Sumbar ini.

"Untuk OPD yang masih ada tidak mengembalikan quisioner KI itu, kami harap Sekda selaku atasan PPID Utama Pemprov Sumbar memberikan teguran kepada OPD yang tidak respon ini, karena ini terkait dengan brevet Sumbar sebagai provinsi Informatif nasional 2019,"ujar Nofal Wiska.

Sementara, Ketua Panitia Monev sekaligus Komisioner KI Sumbar bidang Kelembgaan Tanti Endang menyampaikan pada September ini Panitia Monev bersama tim penilai melakukan tahapan verifikasi, dan pencocokan data dukung hardcopy dan softcopy serta website resmi badan publik dengan quisioner yang dikembalikan kepada KI.

"Setelah itu baru dilakukan visitasi, bila memungkinkan kita lakukan visitasi langsung ke badan publik. Tapi kalau masih pandemi kita lakukan visitasi online," ujar Tanti.

Badan Publik yang divisitasi kata Tanti, yaitu badan publik peraih nilai tertinggi dari tahapan penilaian quisioner dan website.

"Itu kami namakan nominator dan di setiap kategori nominatornya bisa 10 badan publik dan bisa lima badan publik saja," lanjutnya.

Menurut Tanti, meski saat ini masih pandemi tetap saja semangat dari badan publik mengembalikan quisioner isian mandiri ke KI Sumbar cukup tinggi.

"Kami memahami kondisi kekinian yakni Monev menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Dan Allhamdulillah, persentase keikutsertaan badan publik cukup membanggakan yaitu 63 persen," tukas Tanti lagi.

Dia menyampaikan, untuk tahun 2020 ini, ada 10 kategori penilaian yang dilakukan KI. Dari penilaian kategori itu, KPU dan Bawaslu kota kabupaten yang pengembalian quisionernya 100 persen.

Sedangkan delapan kategori, diantaranya untuk OPD Pemprov Sumbar, dari 49 yang diberikan quisioner, yang mengembalikan hanya 57 persen.

Selanjutnya kategori instansi vertikal dari 33 quisioner dikirim katanya, hanya 13 instansi yang mengembalikan ke Panitia Monev KI Sumbar.

"Ini menjadi catatan kami, dan akan menyurati pimpinan instansi vertikal di pusatnya untuk melaporkan instansi vertikal yang minim respon itu," tegas dia.

Sedangkan kategori pemerintah kota dan kabupaten yang mengembalikan hanya 18 minus Pemkab Mentawai," terang dia.

Selanjutnya untuk kategori Pemerintahan Nagari, dari 65 qusioner dikirim ke PPID Utama Pemkab dan Pemko se-Sumbar yang mengembalikan 53 pemerintahan nagari se Sumbar.

"Sedangkn kategori BUMN/BUMD se Sumbar yang mengembalikan quisioner hanya tujuh dari 24 BUMD/BUMN yang kita beri quisioner isian mandiri, sama dengan PTN/PTS hanya enam yang ikut Monev KI 2020, dua kategori ini secara persentase terkecil untuk 2020 ini," sambung Tanti.

Selanjutnya, kategori SMA sederajat dari 113 quisioner disebar ternyata yang mengembalikan hanya 69 SMA sederajat.

"Untuk kategori Parpol untuk Monev dan penilaian tahun 2020 ini hanya diikuti enam Parpol berbadan hukum," kata Tanti.

Komentar