KPID Sumbar Butuh Dukungan Anggaran

Metro-171 hit 03-09-2020 11:37
Gubernur Irwan Prayitno dan Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar Nurnas saat peresmian Kantor KPID Sumbar, Rabu (2/9). (Dok : Istimewa)
Gubernur Irwan Prayitno dan Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar Nurnas saat peresmian Kantor KPID Sumbar, Rabu (2/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar, akhirnya miliki kantor baru, setelah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meresmikannya pada Rabu siang (2/9).

Tidak cuma kantor, Irwan Prayitno juga me-launching website KPID Sumbar, pengunaan alat pemantauan isi siaran, dan sekaligus pembukaan rapat koordinasi (Rakor) Penyiaran se-Sumbar.

"Keberadaan kantor ini sangat penting bagi KPID Sumbar yang merupakan lembaga independen dalam mengawasi dan memantau siaran di media baik televisi maupun radio,"ujar Irwan Prayitno. Selain itu, kata Irwan, KPID ini juga punya stakeholder seperti televisi dan radio yang ada di Sumbar, termasuk perwakilan televisi nasional. Tentu perlu tempat untuk bertemu.

Baca Juga

"Kehadiran kantor ini penting, KPID harus layani masyarakat yang mengadu terkait televisi dan radio,"ujar Irwan. Dirinya berharap, dengan sudah adanya kantor yang representatif, KPID mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekreatris Komisi I DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas justru menekankan adanya tangungjawab Gubernur Sumbar untuk memenuhi kebutuhan KPID Sumbar. Pasalnya, dari curhat Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang terkait minimnya sarana pendukung monitoring isi siaran televisi dan radio.

"Sesuai amanat UU Penyiaran, kebutuhan sarana dan prasarana mewujudkan penyiaran sehat adalah tanggungjawab gubernur, untuk itu saya harapkan jangan kantor saja diresmikan tapi sarana pendukung kerja KPID dibiarkan minim,"ujar Nurnas usai menghadiri peresmian Kantor KPID Sumbar.

Tapi kata Nurnas, tidak bisa serta merta tentu meminta tanggungjawab Pemprov Sumbar untuk dapat memenuhi apa yang dibutuhkan KPID itu, lebih dulu harus melalui prosedur untuk itu.

"Jalannya, KPID Sumbar segera menyurati gubernur melalui Dinas Kominfo terkait kebutuhan, itu prosedururnya, karena KPID dibiayai dari dana hibah daerah. Di sisi kain kami di dewan tentu tidak bisa membiarkan KPID bekerja dengan sarana dan prasarana minim, dan Komisi I DPRD Sumbar komit melengkapi sarana itu, sepanjang ada usulan ke komisi," tegasnya.

Selain soal sarana, Nurnas juga mengatakan KPID juga masih butuh anggaran untuk penambahan SDM untuk tenaga pengawasan siaran. Misalnya di saat pilkada ini. Dimana KPID nantinya akan mengawasi siaran pilkada, tentu itu butuh dana untuk pengawasan dan monitorimg siaran radio.

"KPID juga butuh dana sosialisasi dan literasi untuk penyiaran Pilkada kepada lembaga penyiaran TV-Radio dan pada masyarakat," tambah Nurnas.

Jadi, kata dia, gubernur harus membantu anggaran KPID untuk terus mengawal penyiaran yang sehat dan berkualitas di tengah-tengah masyarakat," kata Nurnas.

Komentar