Mahfud: Banyak Balon Dibiayai Cukong Untuk Maju Pilkada

Metro-204 hit 17-09-2020 20:24
Menkopolhukam RI, Mahfud MD ketika jumpa pers dengan wartawan dalam acara
Menkopolhukam RI, Mahfud MD ketika jumpa pers dengan wartawan dalam acara "Ngopi Basamo", di Hotel Pangeran Beach Padang, Kamis (17/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menyampaikan, 82 persen calon kepala daerah yang ikut pilkada dibiayai oleh cukong.

Penegasan Mahfud MD itu, diakui didapatnya dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus mengklarifikasi data sebelumnya yang menyebutkan ada 92 persen.

"Tepatnya ada 82 persen, saya hanya keliru nyebutin nya. Sebanyak 82 persen itu merupakan data di KPK," kata Mahfud MD pada jumpa pers dengan sejumlah wartawan saat "Ngopi Basamo", di Hotel Pangeran Beach Padang, Kamis (17/9).

Baca Juga

Menteri ini berpendapat, ikut andilnya cukong sebagai penyandang dana dalam membiayai para calon kepala daerah yang ikut pilkada itu berimplikasi pada korupsi kebijakan.

"Ini akan lebih berbahaya dampaknya ketimbang korupsi biasa, bahkan Covid-19," kata Mahfud lagi.

Misal, lanjut dia, soal izin pertambangan yang sebelumnya sudah dimiliki oleh salah satu perusahaan, namun setelah kepala daerah yang biayai cukong itu terpilih, izin pertambang perusahaan pertama itu diberikan lagi ke orang lain.

"Padahal kepala daerah sebelumnya sudah mengeluarkan, sehingga izin pertambangan melebihi wilayahnya bahkan tidak sesuai dengan undang-undang," ujar Mahfud MD menjelaskan.

Menurut dia, korupsi kebijakan ini jauh lebih berbahaya dari korupsi biasa karena sifatnya berlanjut.

"Kalau korupsi biasa hanya sekali, ada APBN lalu dikorupsi, dihukum lalu selesai, kalau kebijakan tidak seperti itu," imbuhnya.

Saat ditanya apakah ada buktinya kepala daerah yang dibiayai cukong terlibat korupsi, dia menyampaikan buktinya sudah banyak.

"Silakan saja datang ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin di Bandung, banyak yang hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. datanya lengkap di sana," sebut dia.

Bahkan Mahfud MD menerangkan, praktik korupsi kebijakan juga terkonfirmasi oleh hakim peradilan pilkada di saat dirinya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), karena terungkap hampir semua yang terlibat pilkada kemudian berperkara mengatakan mereka dibiayai cukong.

Di sisi lain, Mahfud MD juga menyinggung munculnya sejumlah pendapat soal penundaan Pilkada 2020, dengan alasan makin tingginya angka penyebaran Covid-19.

"Wacana penundaan pilkada 2020 itu menurut saya sulit diwujudkan. Soalnya hingga kini belum ada pihak yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir," tukasnya.

Untuk itu, Mahfud meminta semua pihak untuk mengikuti proses yang selama ini telah berjalan dan diputuskan oleh pemerintah tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

Dirinya menambahkan, Pilkada diputuskan tetap ada. Bahkan pemerintah sudah menyetujui anggaran Pilkada di tengah pandemi ini sebesar Rp4,4 triliun untuk menerapkan protokol kesehatan.

Namun lanjut dia, mungkin saja jumlah TPS dikurangi, jam hadir diatur, sehingga tidak terjadi penumpukan.

Kemudian menyangkut khawatirkan akan terjadi kerumunan di saat kampanye nanti, Mahfud meminta pihak provinsi untuk bisa mengatasi.

"Menurut pendapat saya, dengan adanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dimiliki Sumbar, diyakini bisa mengatasi kekhawatiran itu. Sebab diPerda itu juga ada sanksi hukumannya. Itu bisa diterapkan," kata Mahfud MD.

Komentar