Data DPS Pilkada Sumbar Masuki Tahapan Uji Publik

Metro-221 hit 21-09-2020 08:22
Anggota KPU Sumbar Nova Indra saat memaparkan proses data DPS saat uji publik DPS Pilkada Sumbar 2020, Kamis (19/9) lalu. Foto : Amz)
Anggota KPU Sumbar Nova Indra saat memaparkan proses data DPS saat uji publik DPS Pilkada Sumbar 2020, Kamis (19/9) lalu. Foto : Amz)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2020 ini menurun di banding jumlah pemilih pada pilpres dan pileg 2019 lalu.

Turunnya jumlah pemilih itu terungkap dalam diskusi yang diadakan KPU Sumbar terkait uji publik data DPS Pilkada serentak Sumbar 2020 di Dapoer Roti Bakar, Jalan Raden Saleh Padang, Kamis sore (19/9) lalu.

Dalam diskusi yang melibatkan berbagai Ormas, OKP, tokoh masyarakat dan pihak lainnya, serta wartawan itu, Anggota KPU Sumbar, Nova Indra menyebutkan bila saat ini data DPS yang ditetapkan KPU sebanyak 3.691.592 pemilih itu

Baca Juga

sedang dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, KPU saat ini sedang mengumumkan DPS di tiap kantor Lurah, kantor wali nagari, kantor camat, hingga kantor KPU di masing-masing kabupaten kota pada tanggal 19-28 September ini.

"Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui ada tidaknya nama mereka terdata sebagai pemilih pada Pilkada serentak 2020, khususnya di Pilgub Sumbar," ungkap Nova Indra.

Juga sedikit diulas Nova Indra, untuk menetapkan jumlah DPS itu, cukup panjang proses yang dilakukan KPU, misalnya mensinkronkan data DP4 dari Kemendagri dan Capil, kemudian lakukan coklit, dan lainnya.

Selama proses itu berjalan, terang Nova Indra, berbagai persoalan dihadapi KPU dan petugasnya di lapangan, seperti tidak semua pemilih yang mampu didatangi petugas di rumah, dan ada juga masyarakat itu tidak mau mencocokkan datanya saat pendataan oleh PPDP.

"Persoalan kedua, yaitu di saat proses coklit, masih terdapat NIK yang tidak standar. Ini yang kemudian kami bersihkan," sebut Nova Indra.

Kendala lain yang dihadapi berupa saat pemetaan TPS, misalnya di daerah Pasaman. Di sana, sebut Nova Indra, ada konflik sosial dimana masyarakatnya tidak mau memilih di TPS lain kecuali di TPS tempat mereka tinggal.

"Untuk itu KPU terpaksa buat TPS baru, setidaknya jumlah TPS yang dibuat untuk pilkada serentak di Sumbar sebanyak 12.532 TPS yang tersebar di 179 kecamatan dan 1.158 nagari," tukas Nova Indra.

Dia melanjutkan, ada pun persoalan lain yang dialami saat proses Coklit, ditemui di salah satu jorong di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Petugas PPDP tidak bisa lakukan proses pendataan karena di jorong itu muncul kasus Covid, sehingga aktivitas warga disana tidak berjalan. Kondisi ini berlangsung selama 10 hari, sementara petugas kami dikejar waktu untuk pendataan pemilih itu," Nova Indra menjelaskan.

Diakuinya, dengan kondisi yang dialami seperti diatas, terang Nova Indra, ada peluang-peluang dari pendataan yang dilakukan tidak bisa dilakukan optimal oleh petugas PPDP.

Makanya, imbuh Nova Indra, melalui masa uji publik DPS yang dilakukan di kantor lurah dan wali nagari, kantor camat, KPU ingin melihat dan mendengarkan tanggapan masyarakat terkait data DPS itu.

Hanya saja, sambung dia, dari pantauan sementara KPU, yang terlihat justru semangat warga untuk melihat datanya sebagai pemilih masih rendah.

"Makanya kami butuh dukungan sejumlah elemen untuk mendorong masyarakat agar mau melihat data dirinya aapkah masuk dalam dps atau tidak," tukas Nova Indra.

Dia menambahkan pendataan pemilih kali ini tidak lagi berlakunya surat keterangan (Suket). "Tapi harus punya KTP elektronik," kata Nova Indra.

Komentar