Bawaslu Minta Taati Protokol Kesehatan

Metro-150 hit 22-09-2020 23:04
Bawaslu Sumbar melakukan rakor bersama dengan parpol, LO paslon dan dinas terkait meyangkut pelaksaan tahapan pilkada Sumbar 2020, Selasa (22/9). (Foto : Amz)
Bawaslu Sumbar melakukan rakor bersama dengan parpol, LO paslon dan dinas terkait meyangkut pelaksaan tahapan pilkada Sumbar 2020, Selasa (22/9). (Foto : Amz)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Menyikapi penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang akan dilakukan KPU Sumbar pada Rabu dan Kamis (23-24/9), Bawaslu Sumbar merasa hal itu perlu menjadi perhatian.

Bawaslu menilai pada pelaksanaan dua tahapan besok itu dilaksanakan, berpotensi akan ada kerumunan massa. Sementara sudah ada aturan untuk tetap melaksanakan tatanan protokol kesehatan.

Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu Sumbar sekaligus Kordiv Penindakan Pelanggaran, Elly Yanti dalam rapat koordinasi dengan pihak Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumbar, partai politik, LO pasangan calon dan wartawan, di Kantor Bawaslu Sumbar, Selasa (22/9).

Baca Juga

Elly Yanti menerangkan, ada tiga hal jadi bagian tugas Bawaslu, yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan.

"Untuk penindakan, pintu masuk bagi Bawaslu untuk melakukan hal itu berdasarkan laporan yang masuk, dan temuan lapangan," jelas Elly Yanti.

Belajar dari beberapa kali pelaksanaan pilkada mau pemilu, terang Elly Yanti, ada beberapa hal yang dominan terjadi diantaranya kampanye hitam, kampanye money politik, dan pelanggaran lainnya.

"Jadi bisa dikatakan pada pelaksanaan pilkada maupun pemilu, ada beberapa potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Pertama pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran kode etik yang muaranya pada DKPP, lalu ada pelanggaran tindak pidana pemilihan," tukas Elly Yanti lagi.

Untuk penangganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Elly Yanti menerangkan proses itu nantinya akan diteruskan ke Polisi diselidiki, setelah itu dilanjutkan ke pihak Kejaksaan untuk dibuatkan penuntutannya. Dan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri.

Juga menjadi catatan bagi pihak yang hadir dalam rakor itu, Elly Yanti menambahkan khusus untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, bisa ditangani di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, Elly Yanti juga menyampaikan adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

"Ini lebih menitikberatkan kepada ASN yang diketahui melanggar netralitas. Untuk pelanggaran semacam ini Bawaslu akan menyerahkannya ke KASN," kata Elly Yanti.

Sementara Anggota Bawaslu Sumbar bidang Pengawasan Vifner menegaskan, perlunya persamaan persepsi semua pihak baik parpol, pasangan calon dan pemerintah dalam melihat netralitas dan penerapan protokol kesehatan.

"Kita yang hadir dalam rakor hari ini harus menyamakan persepsi dalam melaksanakan protokol kesehatan pada semua tahapan sampai pasca pilkada, termasuk juga menyangkut netralitas ASN," kata Vifner.

Akan tetapi, sebut dia, penegakkan hukum dalam proses pilkada di masa pandemi tidak semuanya berada di tangan Bawaslu, perlu pihak lain yang dilibatkan.

Dia juga menekankan pada tahapan penetapan calon dan diiringi dengan pengundian nomor urut besok, hendaknya jangan ada kerumunan massa.

"Sudah ada larangan agar jangan ada kerumunan massa pada tahapan itu," tukas Vifner. Untuk itu, dia mengimbau baik paslon maupun tim pemenangan paslon untuk bisa menghindari membuat kerumunan pada dua tahapan itu.

Vifner juga mengingatkan adanya langkah antisipasi mobilisasi ASN di saat dua tahapan itu berlangsung. Makanya dalam rakor bersama itu, dirinya meminta pihak BKD untuk lebih mengawasi sikap netralitas ASN dalam pilkada kali itu.

Sementara Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen menyebutkan rakor yang diadakan itu untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak yang diundang dalam rakor tersebut.

Selain itu Surya Efitrimen juga menyampaikan pihak Bawaslu merasa perlu untuk mengawasi jalannya tahapan penetapan dan pengundian nomor urut calon itu, apakah berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan atau tidak.

"Sebab apabila itu dilanggar akan berkonsekuensi pada pelanggaran pidana pemilihan jika paslon, tim penghubung serta parpol pengusung dan pendukung mengumpulkan massa dan lakukan arak-arakan. Sanksi ini juga berlaku pada tahapan kampanye," kata Surya Efitrimen.

Untuk itu, dia meminta kepada paslon dan timnya termasuk parpol pengusung dan pendukung untuk bisa memberitahukan kepada paslon masing-masing untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan yang ada.

"Mari kita sama-sama mentaati protokol kesehatan itu," ajak Surya Efitrimen.

Komentar