Langgar Prokes, Bawaslu Layangkan 70 Surat pada Peserta Pilkada

Metro-164 hit 08-10-2020 11:44
Fritz Edward Siregar (Dok : Istimewa)
Fritz Edward Siregar (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y | Editor: MN. Putra

Jakarta, Arunala -- Sepekan masa tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 berjalan, sudah 70 surat tertulis yang dilayangkan Bawaslu kepada perserta yang melanggar aturan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan penyebaran Covid-19.

"Surat tersebut merespon kejadian pelanggaran yang terjadi di 40 kabupaten kota selama awal masa kampanye Pilkada Serentak 2020,"ucap Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dikutip website Bawaslu, Kamis (8/10).

Fritz menambahkan, dalam menegakkan aturan, Bawaslu bertindak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Baca Juga

Aturan tersebut, sebut dia, memperbolehkan ada pertemuan terbatas maksimal 50 orang, menggunakan masker, jaga jarak minimal satu meter, dan kesiapan alat untuk cuci tangan seperti hand sanitizer.

"Jika ada paslon yang tidak memenuhi salah satu poin tersebut. Maka bisa dinyatakan telah melanggar aturan," tegas dia.

Alumni S3 University of New South Wales 2016 ini menuturkan, Bawaslu bersama kepolisian telah membubarkan 48 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

Mekanismenya, saat ada kampanye yang dianggap melanggar, maka pengawas yang di lokasi langsung meminta peserta dan simpatisan untuk memenuhi syarat yang berlaku.

"Jika satu jam tidak diperbaiki, maka Bawaslu bersama kepolisian akan membubarkan kegiatan tersebut. Seperti di 27 kabupaten kota, di antaranya: Sleman, Lamongan, Pemalang, Samosir, Sungai Penuh dan Pasaman," terangnya.

Fritz mengakui pesta demokrasi di masa pandemi Covid-19 membutuhkan kreatifitas dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Pasalnya, ada hal yang tidak bisa lagi dilakukan seperti tahapan pilkada seperti periode sebelumnya karena berpotensi menyebarkan covid-19.

Komentar