Pekat IB Sumbar Satu Suara dengan DPP

Metro-256 hit 09-10-2020 10:24
DPW Pekat IB Sumbar Afrizal Djunit bersama Ketua Umum DPP Pekat IB Markoni Koto beberapa waktu lalu. (Foto : Istimewa)
DPW Pekat IB Sumbar Afrizal Djunit bersama Ketua Umum DPP Pekat IB Markoni Koto beberapa waktu lalu. (Foto : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Keinginan sebagian elemen masyarakat agar Pilkada serentak 2020 diundur, tidak saja terjadi di tingkat nasional, namun keinginan itu juga digaungkan di sejumlah daerah yang akan pilkada.

Salah satu dari belasan Ormas dan lembaga yang meminta agar pesta demokrasi 2020 diundur datang dari DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB).

Sikap DPP Pekat IB ini nyatanya juga diikuti oleh sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pekat IB beberapa provinsi termasuk di Sumbar.

Baca Juga

"Secara organisasi, kami di Sumbar sejalan dengan keputusan DPP Pekat IB," kata Ketua DPW Pekat IB Sumbar Afrizal Djunit saat ditemui Arunala.com di Padang, Rabu (7/10).

Penilaian Afrizal, keinginan Ormas Pekat IB agar pilkada diundur bukan disebabkan persoalan politik. Karena situasi politik itu bagi masing-masing orang berbeda sudut pandangnya.

"Pemasalahan utama kenapa adanya permintaan pilkada serentak itu diundur adalah mewabahnya Covid-19, dan itu sudah mendunia, dan Indonesia salah satunya terdampak wabah tersebut," kata Afrizal.

Menurut dia, diperkirakan lebih dari 10 ribu orang yang meninggal akibat Covid di Indonsia saat ini, sementara pelaksanaan pilkada diadakan di tengah mewabahnya virus ini.

"Artinya peluang akan terjadinya penyebaran virus Covid dalam proses pilkada saat ini bisa dikatakan cukup terbuka, sementara kesiapan KPU selaku penyelenggara pilkada masih dipertanyakan misalnya langkah untuk mengantisipasi," tukas Afrizal.

Dia juga menegaskan, situasi pandemic Covid ini tidak bisa diprediksi oleh banyak pihak tentang kapan berakhirnya wabah Covid ini.

"Apalagi, bila sumber dana atau pembiayaan yang kurang dan SDM yang kurang dimiliki KPU, bisa saja titik kulminasi penyebaran virus Covid terjadi di saat pilkada nanti," jelasnya.

Alasan Afrizal menyebutkan munculnya titik kulmilasi di pilkada itu, karena tempat berkumpulnya orang-orang itu akan banyak melalui proses pilkada itu.

Dia mencontohkan, berkumpulnya orang-orang ini bukan hanya terjadi pada hari pencoblosan saja, tapi juga terjadi sebelum hari H.

"Walau dilakukan berbagai upaya pembatasan, nyatanya kita kekurangan aparat. Jadi kami meminta kepada KPU dan pemerintah mengevaluasi jadwal pelaksanaan pilkada ini," ujar Afrizal.

Sebelumnya, Sekretaris Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar yang juga Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang, Boy Lestari Dt Palindih punya pandang tersendiri menyangkut adanya keingginan sebagian masyarakat agar pilkada 9 Desember ini diundur karena pandemi Covid-19.

"Menurut saya kalau pilkada tahun 2020 itu banyak mendapatkan mudaratnya, dan banyak memakan korban, maka itu boleh diundur. Soalnya pilkada itu kepentingan jabatan dan itu akan berlaku sesaat (lima tahun, red).

"Tapi itu kita lihat situasi dan kondisi bagaimana perkembangan pandemi Covid-19 ini. Kalau masyarakat betul-betul mentaati protokol kesehatan, In Sya Allah bisa dilaksanakan pada 9 Desember itu," ujarnya.

Bahkan dirinya merasa optimistis pilkada berjalan sesuai jadwal, hal itu dikarenakan Sumbar sudah memiliki Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang menitikberatkan penerapan protokol kesehatan.

Komentar