Sumbar Mulai Berlakukan Sanksi Perda AKB

Metro-44 hit 10-10-2020 20:37
Gubernur Irwan Prayitno saat membuka apel gelar pasukan gabungan penegakan hukum Perda AKB, di Padang, Sabtu (10/10). (Dok : Istimewa)
Gubernur Irwan Prayitno saat membuka apel gelar pasukan gabungan penegakan hukum Perda AKB, di Padang, Sabtu (10/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai mengaplikasikan keberadaan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kepada masyarakat luas.

Ini ditandai dengan gelar apel gabungan pasukan penegakan hukum Perda AKB yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (10/10).

Pasukan gabungan yang terlibat dalam apel itu berasal dari unsur TNI/Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Dishub, Pengadilan Tinggi dan BPBD.

Baca Juga

Gubernur Irwan Prayitno yang membuka kegiatan itu berikan apresiasi kepada seluruh pasukan yang bertugas nantinya di lapangan.

"Diawali dengan gelar pasukan pagi ini, saya beri apresiasi. Ini sebagai tanda Pemprov Sumbar siap menerapkan Perda AKB. Tidak hanya di Kota Padang, gabungan pasukan ini juga nantinya akan melakukan penegakan perda ini di kabupaten kota di Sumbar," kata Irwan Prayitno.

Dirinya menerangkan, dengan adanya apel pasukan, menandakan penegakan disiplin terkait Perda AKB diberlakukan.

Dalam penerapannya di lapangan, jelas Irwan, bagi pemilik restoran, kafe, hotel dan fasilitas umum lain yang melayani banyak orang, yang belum mengikuti protokol kesehatan diberikan sosialisasi lebih dulu.

"Bila sudah diberitahum namum belum juga menerapkan Perda AKB, akan diberi sanski administratif berupa teguran secara tertulis, akan tetapi setelah sanksi administratif diberikan belum juga mengikuti protokol kesehatan, baru setelah itu diberi tindakan," ungkap Irwan Prayitno menjelaskan.

Dia menambahkan, setelah disahkannya Perda Nomor 6/2020, ada masa satu minggu untuk sosialiasi kepada masyarakat.

"Walau waktunya tidak cukup, tapi sosialisasi akan terus dilakukan kedepan tanpa henti, sehingga masyarakat tahu dengan Perda AKB ini beserta hukuman atas pelanggarannya," ujar Irwan Prayitno.

Seperti diketahui bersama penambahan kasus positif Covid-19 di Sumbar masih banyak yakni diangka 200 per hari, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang berkerumun, sehingga memunculkan klaster-klaster baru yang perlu menjadi perhatian serius semua pihak.

Turut hadir Kapolda Sumbar, Danrem 0312 Wirabraja, Wakil Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Forkopimda, Bawaslu, Satpol PP, Dishub, Pjs Bupati Solok Selatan, serta awak media.

Komentar