Manfaatkan Platform Whatsapp dan Website Untuk Keterbukaan Informasi

Metro-24 hit 20-10-2020 15:03
SMA 3 Padang bertekad rebut kembali prestasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2020, Selasa (20/10). (Dok : istimewa)
SMA 3 Padang bertekad rebut kembali prestasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2020, Selasa (20/10). (Dok : istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Pihak sekolah di SMA 3 Padang kembali berkeinginan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2020. Keinginan itu tersirat saat tim visitasi Komisi Informasi (KI) Sumbar mengunjungi SMA ini, Selasa (20/10).

"Kami atas arahan ibu Kepsek, siap mempertahankan prediket informatif dan terbaik satu, untuk kategori SMA sederajat di Sumbar dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 KI Sumbar," ujar Pokja Wakil Humas SMA 3 Padang, Febli Meldayani kepada tim visitasi KI Sumbar saat itu.

Kondisi pandemi kini, sebut Febli, membuat pihak sekolah harus kreatif dalam memberikan akses informasi publik maksimal.

"Bahkan untuk informasi antar warga SMA 3 kami menguatkannya dengan platform whatsapp. Untuk keluar kami menguatkan dengan website," ujar Febli.

Tim visitasi KI Sumbar yang hadir di SMA 3 Padang saat itu dikoordinir langsung Ketua Monev 2020 Tanti Endang Lestari didampingi Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi dan disaksikan Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska dengan verifikator visitasi Kiki Eko Saputra.

Dalam melayani permohonan informasi di SMA 3 ini, sebut Febli, semuanya diarahkan ke PPID sekolah, dan si pemohon harus mengisi form yang telah disediakan.

"Kami melayani setiap pemohon informasi publik itu sesuai standar operasi prosedur yang sudah baku di SMA 3 Padang,"ujar Febli.

Dia juga menerangkan, pengelolaan informasi di sekolahnya itu semua transparan, semuanya diberi kemudahan akses informasi.

"Termasuk perencanan BOS untuk apa dan digunakan buat apa saja kami pajang secara jelas di koridor pintu gerbang sekolah," tukas Febli.

Menjawab pertanyaan tim visitasi KI Sumbar, Adrian seputar kegunaan informasi publik terkait dana BOS dan uang Komite? Febli menerangkan untuk soal uang komite prinsipnya sumbangan tidak ada dikait-kaitkan dengan pemberian rapor siswa.

"Itu uang komite selalu dilaporokan per semester kepada kepala sekolah,"ujarnya.

Febli mengakui adanya keterbukaan informasi publik di sekolah justru menekan kecurigaan siapa saja terhadap kepala sekolah dan guru di SMA3 Padang.

"Kalau tidak terbuka pasti pengelolaan dana BOS sebesar Rp 1,5 miliar per tahun di SMA 3 Padang akan jadi isu yang akan menyeret pihak sekolah kepada banyak urusan. Karena ini uang negara buat apa ditutupi, semua peruntukan jelas dan detil kok,"ujar Febli.

Sementara Tanti Endang Lestari dalam penggalian berbentuk sharing tentang Koordinasi, Komitmen, Konsistensi, Kolaborasi dan Koordinasi (5K) memang saling Tanya jawab denga pihak sekolah dalam mengelola, melayani dan menyediakan informasi publik.

Komentar