BPK Sumbar Optimistis Raih Predikat Informatif 2020

Metro-60 hit 21-10-2020 09:31
Tim Visitasi KI Sumbar saat menilai langsung BPK RI Perwakilan Sumbar, di Padang, Selasa (20/10). (Dok: Istimewa)
Tim Visitasi KI Sumbar saat menilai langsung BPK RI Perwakilan Sumbar, di Padang, Selasa (20/10). (Dok: Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Raihan predikat informatif dan terbaik pertama di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019 lalu, makin membuat BPK RI Perwakilan Sumbar memantapkan keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh badan pemerintahan ini.

Rasa optimistis bakal bisa meraih badan publik informative 2020 dari Komisi Informasi (KI) Sumbar ini setidaknya disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar, Yusnadewi saat menerima kunjungan tim visitasi KI Sumbar ke kantornya, Selasa (20/10).

"Insya Allah, sejak meraih predikat informatif dan terbaik pertama di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019 di Sumbar kategori Badan Publik Vertikal, kami terus berkooridnasi dan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan KI Sumbar untuk memastikan pengelolaan dan informasi publik di BPK Perwakilan Sumbar sempurna,"ujar Yusnadewi.

Hal itu menyampaikan itu saat menyambut tim Visitasi KI Sumbar yang dikoordinir Tanti Endang Lestari selalu Ketua Monev Badan Publik 2020 dengan anggota Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi dan verifikator Kiki Syahputra.

"Saya selaku PPID terus berupaya memberikan pelayanan dan inovasi untuk memudahkan akses informasi publik di sini, Tapi tetap mengacu pada aturan BPK RI yang diterbitkan Pak Sekjen sekali Atasan PPID,"ulas Yusnadewi.

Bahkan, lanjut dia, dalam pengelolaan informasi, BPK Sumbar boleh mengadopsi kearifan lokal. "Jadi jangan salah pak Adrian, kalau motto BPK RI Perwakilan Sumbar itu, Basamo Mako Manjadi,"ujarnya lagi.

Kehadiran Balai Basuo di kantor BPK Sumbar ini juga merupakan tindaklanjut serta komitmen pihaknya untuk memberikan pelayanan bagi dunsanak BPK yang ingin mendapatkan informasi dan dokumentasi maupun data.

Selain itu, tambah Yusnadewi, kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kontak langsung dengan banyak orang, BPK RI Pusat juga membuka kanal e-PPID.

"Lewat e-PPID kondisi pandemi ini BPK tak mau akses informasi publik terganggu, sistem di e-PPID kami sangat memudahkan untuk mendapatkan informasi publik yang diproduksi BPK,"ujar Yusnadewi.

Dia menerangkan, pemohon yang menggunakan e-PPID itu caranya login lalu isi form online permohonan informasi, nanti setelah masuk notifikasi di sistem akan berbunyi.

Kemudian menjawab pertanyaan tim visitasi soal sejauh mana pengelolaan LHP BPK sebagai informasi publik.

"LHP BPK itu publik behak tahu, badan publik seperti pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota, bisa mempublishnya ke masyarakat sebagai informasi terbuka," jelas Yusnadewi.

Malah kata dia, BPK RI tengah mendorong pemerintahan kota dan kabupaten supaya LHPnya disampaikan lewat media massa ke masyarakat.

"LHP BPK itu bukan prestasi tapi kewajiban bagi pemeritahan yang bersih. Kita dorong pemerintahan di kota dan kabupaten maupun Sumbar untuk mengumumkan hasil LHP itu di media massa," ujar Yusnadewi.

Sedangkan ketua tim visitasi, Tanti Endang Lestari saat diskusi dalam rangka menggali 5K (Kordinasi, Komitmen, Kolaborasi, Komunikasi dan Konsistensi) dengan Yusnadewi, mengaku seperti tidak mendapat celah.

"Meski PPID di Sumbar ataannya di BPK RI tapi adanya sistem terpusat tidak mengurangi akselarasi BPK Perwakilan Sumbar dalam memudahkan publik mendapatkan informasi, mau datang langsung atau lewat online, tidak ada keraguan bagi BPK membuka data dan informasi publiknya,"ujar Tanti.

Komentar