Paslon Cakada Diingatkan Agar Ikuti Aturan

Metro-325 hit 28-10-2020 20:07
Anggota Bawaslu Sumbar Elly Yanti dan nara sumber lainnya dalam diskusi yang diadakan di acara Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu di Hotel Grand Zuri Padang, Rabu (28/10). (Foto : Derizon)
Anggota Bawaslu Sumbar Elly Yanti dan nara sumber lainnya dalam diskusi yang diadakan di acara Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu di Hotel Grand Zuri Padang, Rabu (28/10). (Foto : Derizon)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala -- Iklan kampanye pasangan calon kepala daerah (Cakada) yang ikut pilkada pada media cetak, elektronik, media online dan Medsos, yang di mulai pada 22 November hingga 5 Desember, jadi perhatian serius pihak Bawaslu.

Pasalnya, iklan kampanye paslon dalam rentang 14 hari itu difasilitasi oleh KPU. Di luar jadwal iklan yang difasilitasi itu, media tidak dibenarkan menayangkannya.

"Bila iklan kampanye berbayar tersebut dilakukan paslon pasangan calon di luar jadwal dapat diberikan sanksi sesuai PKPU nomor 13 tahun 2013 pasal 187 ayat 1 dimana pasangan calon kepala daerah dijerat hukuman penjara minimal 15 hari paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar Rp100.000, maksimal Rp1.000.000," kata Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen dalam acara Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu di Hotel Grand Zuri Padang, Rabu (28/10).

Baca Juga

Kemudian, sebut dia, guna mengawasi tayangnya iklan kampanye paslon di masa 14 hari itu, pihaknya akan melakukan patroli iklan kampanye berbayar paslon di sejumlah media itu.

"Kami (Bawaslu, red) terus melakukan pemantauan terhadap iklan kampanye pasangan calon kepala daerah di media cetak, online, medsos. Soalnya untuk iklan kampaye calon itu difasilitasi KPU, bukan calon," aku Ketua Bawaslu Sumbar ini.

Menurut dia, pasangan calon kepala daerah dibolehkan beriklan kampanye di media selama 14 hari sebelum masa tenang.

Dia menerangkan, sesuai ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 pasal 57 huruf F, pasal 67, salah satu metode kampanye beriklan, baik Iklan media cetak, elektronik, Sosmed.

Sedangkan Pasal 67, penayangan iklan kampanye dilakukan pada 14 hari sebelum masa tenang, dimana masa tenang pada 6-8 Desember 2020, jadi penayangan iklan kampanye pada 22 November 2020, iklan tersebut difasilitasi KPU di media cetak, online.

Surya menambahkan, Bawaslu juga telah memproses puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

"Kasus tersebut telah kami teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran paling banyak dilakukan ASN yakni memberikan dukungan melalui medsos, melakukan pendekatan ke partai politik, menghadiri deklarasi calon, mendeklarasikan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan spanduk," imbuh dia.

Sementara itu Divisi Hukum Bawaslu Sumbar, Elly Yanti mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan selama Pilkada 2020.

"Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih penting, tapi tidak kalah penting juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasinya demi mewujudkan Pilkada berintegritas,"kata dia.

Masyarakat jangan takut melaporkan bila ada pelanggaran dilakukan pasangan calon kepala daerah. "Silakan melapor, akan kami tindaklanjuti sesuai dengan aturan dalam penindakan pelanggaran," ucap Elly Yanti.

Komentar