Azre: Keterbukaan Informasi Harus Lahir dari Bottom Up

Edukasi-76 hit 02-11-2020 18:07
Akademisi Unand, , Ilham Adelano Azre saat memaparkan materinya dalam workshop yang diadakan KI Sumbar, di Padang, Senin (2/11). (Foto : Arzil
Akademisi Unand, , Ilham Adelano Azre saat memaparkan materinya dalam workshop yang diadakan KI Sumbar, di Padang, Senin (2/11). (Foto : Arzil

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Jelang keberangkatan pelaksanaan studi tiru ke Yogyakarta, Komisi Informasi (KI) Sumbar menggelar workshop terhadap sejumlah wartawan yang diadakan Suasso Cafe Padang, Senin (2/11).

Dalam workshop itu, KI Sumbar menghadirkan beberapa orang pembicara diantaranya Akademisi Unand, Ilham Adelano Azre, Kabid Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sumbar, dan lainnya.

Pada paparannya, Ilham Adelano Azre justrul lebih menitikberatkan keterbukaan informasi oleh pemerintah dalam mewujudkan Open Government.

Baca Juga

"Ada tiga kata kunci dalam keterbukaan informasi publik, yakni komitmen transparansi, partisipasi dan, kolaborasi," kata Azre.

Jadi sebutnya, dengan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14/2008 ini mewajibkan seluruh aparatur negara memaparkan kegiatannya yang menggunakan anggarannya.

Ruh transparansi dalam keterbukaan publik itu, menurut Azre ada tiga, pertama adanya open data (keterbukaan data), open service (keterbukaan pelayanan) dan open procces (keterbukaan proses).

Dia juga menyinggung adanya konsep dimana semua informasi akan dibuatkan dalam bentuk digitalisasi. Dan hal itu menurut Azre, itu merupakan konsep awal (kuno) dari tahapan keterbukaan informasi.

Dia juga mengatakan internet bisa dijadikan sarana percepatan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Azre juga Menyinggung keterbukaan informasi publik ini jangan hanya sebagai sebuah syarat saja.

"Tapi bagaimana bisa meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan keterbukaan informasi, dan hal itu lahir dari bottom up, bukan dari top down," tukas Azre.

Dia menegaskabehadiran Ki, sebagai enduring yang tujuannya mendorong masyarakat kritis terhadap keterbukaan informasi. Sehingga open government bisa terwujud.

Sementara, Kabid Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sumbar,Indra Sukma mengakui soal intensif para operator atau petugas penginput data serta pertisiapasi masyarakat memang belum optimal, tapi kalau soal infrastruktur, pihaknya (Disnas Kominfo, red) mengklaim sudah siap.

Misalnya buktinya dokumen-dukomen tentanJadi partisipasi msy masih jauh dari yang diharapkan.

"Maka bagi Diskominfo sebagai PPID Utama, bersama dengan KI, FJKIP serta instansi lainnya terus merangsang masyarakat untuk terlibat aktif dalam partisipasi membumikan keterbukaan Informasi publik itu," kata Indra Sukma.

Dia juga menyampaikan untuk penerapan Keterbukaan Informasi publik itu Diskominfo jelas butuh dukungan anggaran.

"Jangankan soal intensif bagi operator atau petugas, untuk dukungan dana bagi sosialisasi menyangkut keterbukaan informasi publik di dinas masih dirasa kurang," kata Indra Sukma.

Komentar