KI Yogyakarta Akui Sinerjitas KI Sumbar dengan Wartawan

Metro-46 hit 05-11-2020 14:30
Pertemuan KI Sumbar dan FJKIP dengan Komisiober KI DI Yokyakarta, Kamis (5/11) (Foto : Arzil)
Pertemuan KI Sumbar dan FJKIP dengan Komisiober KI DI Yokyakarta, Kamis (5/11) (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Yokyakara, Arunala -- Harmonisasi yang dibangun Komisi Informasi (KI) Sumbar dengan para insan pers, tampaknya jadi bahan masukan bagi KI DI Yogyakarta.

Bahkan Ketua DI Yogyakarta, Hasyim tidak segan-segan melontarkan pengakuannya dihadapan Komisioner KI Sumbar dan juga puluhan wartawan Sumbar yang tergabung dalam Forum Jurnalis Komisi Informasi Publik (FJ-KIP) Sumbar pada sebuah pertemuan dalam rangka Studi Tiru KI Sumbar ke KI DI Yokyakarta, Kamis (5/11).

"Kalau soal sinergistas pers, KI Yogyakarta mesti belajar ke Sumbar," kata Hasyim.

Diri menyebutkan, dia bersama teman-teman komisionernya belum satu tahun ini dilantik, tepatnya Desembar 2019. Tapi dari perkembangan KI se Indonesia yang diikuti di group whastapp KI se Indonesia, nyatanya KI Sumbar cukup aktif.

"Salah satunya soal kolaborasi yang dibangun KI Sumbar dengan pers rupanya mampu menguatkan keterbukaan informasi public," sebut Hasyim.

Adapun penjelasan Komisioner KI Yogyakarta yang mengawaki kelembagaan, Rudy Murhandoko, untuk Monev ada perubahan dibandingkn Monev di Sumbar.

"Kami tidak mencari terbaik tapi mengedepankan potret aplikasi keterbukaan informasi publik di semua badan publik (BP) dalam klaster penilaian. Jadi semua BP yang jadi kontestan Monev itu diberikan penilaiannya dan juga dilakukan akses informasi lewat email kepada semua badan publik," ujar Rudy Nurhandoko.

Sedangkan Komisioner membidangi PSI Erniati lebih mengedepankan edukasi dalam penanganan sengketa informasi publik.

"Ada stigma menahun di masyarakat soal sengketa itu seperti momok, sehingga kita lebih mengedepankn edukasi baik ke publik maupun ke badann publik," ujar Erni.

Ngobrol sebagai sharing di audiensi KI Yogyakarta-Sumbar makin sarat makna karena hadir mantan komisioner KI Yogyakarta dua periode Dewi Amanatun yang termasuk founder penguatan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta.

"Untuk Provinsi Yogyakarta terus berbenah sejak 10 tahun terakhir ini, termasuk mempersiapkan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta, semoga saja pembahasannya bisa selesai tahun ini," ujar Dewi Amanatun.

Menurut Amanatun keinginan publik untuk tahu soal anggaran baik APBD maupun dana keisitimewaan Yogyakarta.

"DPRD Yogyakarta cukup paham bahwa itu hak publik, sehingga punya semangat untuk melahirkan Perda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik," ujar Dewi.

Yang pasti kata Dewi, untuk Sultan semangat keterbukaan informasi publik tidak perlu diragukan, aplikasinya masih dalam belutan birokrasi beda kultur dalam pemerintahan karena Gubernur di sini juga Raja ada sinuwun dan ada sturuktur lainnya," ujar Dewi.

Dia melanjutkan, ada dilematis kata Dewi dan itu bisa juga terjadi di provinsi lain katika badan publik soal keterbukaan informasi masih lips service.

"Cuma mengedepankan melayani belum memberi ruang untuk membuka akses terkait informasi yang diatur oleh UU 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal sebelum ada UU itu Yogyakarya sudah punya geray informasi publik dengan banyak aplikasi yang memberikan kenyamanan siapa saja ingin tahu a-z Yogyakarta," ujarnya.

Kuncinya ya itu tadi kata Dewi Amanatun, Ranperda Keterbukaan Informasi Publik yang sudah dimilik DIY harus bisa diaplikasikan. "Awalnya September sah tapi karena kondisi dan situasi dipending, semoga tahun ini bisa disahkan," ujar Dewi

Sedangkan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan studi tiru jurnalis ini bagian dari program workshop keterbukaan informasi publik.

"Kami kesini saling sharing apa yang baik di Yogyakarta dalam memperkuat keterbukaan informasi publik tentu menjadi masukan bagi KI Sumbar untuk diaplikasikan di Sumbar," ujar Nofal.

Studi Tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik kata Nofal adalah program tahunan KI Sumbar dan KI Yogyakata adalah kegiatan tahun kedua.

"Ini bagian dari upgrading keharmonisan KI sebagai lembaga pengawal keterbukaan dengan jurnalis yang bak dua sisi mata uang untuk memasifkan keterbukaan informasi publik," ujar Nofal didamping wakil ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari (Komisioner Kelembagaan).

Lalu ada Arif Yumardi (Komisioner PSI), Indra Sukma (Kabid IKP Kominfo Sumbar) Defi Astika (Sekretaris KI Sumbar) bersama 25 jurnalis peserta workshop keterbukaan informasi publik.

Komentar