Sijunjung dan Bukittinggi Dinilai Paling Rawan

Metro-162 hit 12-03-2020 17:00
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitimen serahkan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, Kamis (12/3).(Foto : Istimewa)
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitimen serahkan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, Kamis (12/3).(Foto : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Kabupaten Sijunjung dan Kota Bukittinggi sebagai daerah paling rawan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Sumbar.

Kendati dua daerah ini jadi perhatian khusus pihak Polda, bukan berarti 11 kabupaten kota dan satu provinsi yang selenggarakan Pilkada bisa dikategorikan aman dari potensi kerawanan Pilkada.

"Buktinya, sejak saya menjabat Kapolda di Sumbar ini, setidaknya ada 247 titik yang punya potensi rawannya," ungkap Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto kepada Arunala.com usai berkunjung ke Bawaslu Sumbar, Kamis siang (12/3).

Baca Juga

Saat berkunjung ke Bawaslu Sumbar, Kapolda didampingi Dir Intelkam Kombes Pol Heri Prihanto, Wadir Reskrimum AKBP Mochtar Supandi Siregar, disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen bersama Alni, Ely Yanti dan Nurhaliza Yetti (anggota Bawaslu Sumbar) serta Kepala Kesekretariatan Karnalis Kamaruddin.

Kapolda melanjutkan, dari ratusan titik rawan yang dipetakan Polda Sumbar dalam bentuk Indeks Potensi Kerawanan (IPK), setelah direduksi tinggal 204 titik lagi.

"In Sya Allah nanti, dalam beberapa waktu ke depan Polri terus melakukan langkah-langkah reduksi lanjutan," kata Toni Harmanto lagi.

Toni Harmanto menambahkan isu menyangkut potensi kerawanan memang jadi isu penting dalam pilkada serentak kali ini. Dan hal itu perlu disikapi bersama.

Dirinya juga menyebutkan Polri ingin bersama-sama dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pilkada nanti di Sumbar.

Kalau di Polri, imbuh Toni, soal potensi kerawanan itu disebut dengan Indeks Potensi Kerawanan (IPK), sedangkan di Bawaslu dikenal dengan sebutan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

"Dari perspektif yang berbeda ini, Bawaslu Sumbar menempatkan Sumbar berada posisi tiga tingkat kerawanannya secara nasional, sedangkan Polri menetapkan potensi kerawanan di Sumbar berada pada posisi lima nasional," kata pria bintang dua ini.

"Guna mencari output yang baik dalam pencegahan potensi kerawanan untuk itu kolaborasi Polri dengan Bawaslu sangat penting, terlebih dari sisi keamanannya," tutup Toni Harmanto.

Komentar