Nurnas Sesali Kesalahpahaman OPD dan TAPD

Metro-69 hit 15-11-2020 11:12
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas (Dok : Istimewa)
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala -- Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas mengkritisi anggapan sejumlah OPD dan TAPD Sumbar yang menilai tugas dari Komisi Informasi (KI) Sumbar hanya menyelesaikan sengketa informasi publik.

Penegasan itu dilontarkan Nurnas saat menggelar rapat pembahasan anggaran tahun 2021 untuk KI Sumbar dan KPID Sumbar dengan TAPD dan juga dua lembaga Negara yang dibentuk Undang-undang ini, di Bukittinggi, Sabtu (14/11),

"Bila menilai KI hanya selesaikan sengketa informasi publik, itu pemahaman keliru. Adanya KI tidak lain untuk memastikan keterbukaan informasi publik diurus oleh PPID berjalan sesuai UU KIP, Perki 1 tahun 2010 dan Permendagri 3 tahun 2017," ujar Nurnas.

Pernyataan tegas yang disampaikannya dalam rapat anggaran itu, lantaran dirinya masih mendapati beberapa OPD ada yang beralasan soal tugas KI menyelesaikan sengketa informasi publik.

"Selalu heboh dan ribut kalau anggaran dua lembaga itu dibahas. Mestinya sudah jelas kebutuhan anggaran setiap tahun dari dua lembaga itu, apalagi KI Sumbar sudah delapan tahun terbentuk di Sumbar, jadi OPD dan TAPD tentu sudah mengetahuinya,"ujar Nurnas.

Nurnas mengaku, getolnya dia menanyakan pembahasan anggaran untuk KI dan KPID bukan berarti dirinya dan Komisi I ada kepentingan dibalik itu.

"Sebaliknya hal itu saya tanyakan karena keberadaan KI dan KPID itu semata-mata untuk Sumbar agar menjadi provinsi yang informatif terhadap Keterbukakan Informasi Publik," tukasnya .

Dirinya menekankan agar OPD dan TAPD jangan mengartikan KI tugasnya satu saja yaitu penyelesaian sengketa informasi public saja.

Perlu dipahami, jelasnya, KI juga punya tugas lainnya yakni supervisi dan mendampingi Badan Publik (BP) dalam menguatkan pengelolaan informasi publik, sehingga tidak ada sengketa informasi di Sumbar.

"Tapi kalau banyak muncul sengketa informasi publik setelah KI dianggarkan di APBD, maka bisa kita katakana KI-nya bodoh," tegas Nurnas.

Soalnya, imbuh dia, karena KI ini tidak bisa melakukan tugas sosialisasi, edukasi penguatan PPID mengelola dan melayani informasi publik. Mestinya sengketa informasi publik di KI Sumbar itu nihil.

Di sisi lainm Nurnas juga mengkritisi Dinas Kominfo Sumbar, karena dari pendangannya, dinas ini memposisi KI Sumbar sebagai bawahannya.

"Kalau begitu anggapannya ini pelanggaran berat UU. Dinas sifatnya memfasilitasi agar KI bisa merealiasikan program, kegiatan dan anggaran KI sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau program ada, kegiatannya ada dan anggarannya tersedia, tidak ada alasan untuk tidak diakomodir," kata Nurnas.

Komentar