Tujuh Kampung Tageh Terbentuk di Kabupaten Solok

Metro-62 hit 17-11-2020 16:54
Tim TPKTDD Sumbar saat lakukan penilaian di Kabupaten Solok, Selasa (17/11). (Dok : Istimewa)
Tim TPKTDD Sumbar saat lakukan penilaian di Kabupaten Solok, Selasa (17/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Arosuka, Arunala -Pemerintahan Kabupaten Solok mencanangkan Gerakan Nagari Tanggap Covid-19 pada tujuh nagari di kabupaten tersebut.

Pencanangan ini berkolerasi dengan upaya perang melawan Covid-19 (Kampung Tageh) di kabupaten itu.

Tujuh nagari yang jadi Kampung Tageh itu yakni Nagari Jawi-Jawi, Nagari Sungai Durian, Nagari Supayang, Nagari Talang Babungo, Nagari Muaro Pingai, Nagari Tanjung Bingkuang dan Nagari Simpang Tanjuang Nan Empat.

Baca Juga

"Keberadaan Kampung Tageh di Kabupaten Solok ini merupakan upaya konkrit pemkab setempat dalam menegakkan protokol kesehatan (Prokes) sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19," kata Asisten Pemerintahan Pemkab Solok Edisar, ketika menerima Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Sumbar 2020 di Arosuka, Selasa (17/11).

Dia menerangkan gerakan menuju 'Kampung Tageh Covid-19' ini adalah buah kerjasama Pemkab dengan Polres Solok untuk menegakkan protokol kesehatan (Prokes), dan membantu masyarakat yang terpapar dan terdampak.

Sejalan dengan itu juga dilakukan program ketahanan pangan serta terus menerus melakukan aktivitas untuk melawan Covid-19.

"Hingga saat ini, sudah ada tujuh nagari di Kabupaten Solok sudah menjadi 'Kampung Tageh Covid-19'. Dan beberapa nagari lainnya di Kabupaten Solok juga didorong untuk mencontoh tujuh nagari yang jadi Kampung Tageh Covid-19 ini," jelas Edisar yang didampingi Kadis PMN Feris Nofel, Kepala Inspektorat Ermantias, Kabag Hukum Syamsul Bahri dan Baperlitbang Erizal.

Dia mengatakan, pada 2020 ini Kabupaten menerima Dana Desa sebesar Rp77,3 miliar. Sebanyak Rp33,2 miliar untuk pembangunan fisik, dan Rp44,1 miliar untuk pemberdayaan masyarakat.

"Karena berkaitan dengan pandemi Covid-19, maka realisasi dari Dana Desa tersebut sebesar Rp3,2 miliar untuk penanganan darurat Covid-19, BLT Dana Desa sebesar Rp30 miliar dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp77,3 miliar," tukas Edisar.

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 yang turun ke kabupaten itu tidak lain ingin melihat dan menilai sejauh mana fungsi kordinasi, pembinaan dan pengawasan kepala daerah, dan aplikasi transparansi di tingkat nagari ataupun desa.

"Yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian Tim Penilai adalah meninjau inovasi yang dilakukan oleh nagari dalam pemanfaatan Dana Desa 2020," kata Anggota TPKTDD Sumbar Rusdi Lubis.

Terpisah, Ketua TPKTDD Sumbar, Syafrizal Ucok mengatakan, penilaian kompetensi dan transparansi dana desa ini merupakan inovasi PMD Sumbar yang merupakan buah dari Hari Pers Nasional (HPN) 2018 lalu yang berlangsung di Padang.

"Kegiatan ini merupakan kerjasama Pemprov Sumbar dengan PWI Sumbar," kata Syafrizal Ucok.

Komentar