KI Sumbar Sorot Keberadaan DIP Tanahdatar

Metro-56 hit 24-11-2020 09:27
Komisi Informasi (KI) Sumbar saat gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan PPID Utama dan Pembantu di Pemkab Tanahdatar, Senin (23/11). (Dok : Istimewa)
Komisi Informasi (KI) Sumbar saat gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan PPID Utama dan Pembantu di Pemkab Tanahdatar, Senin (23/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Tanahdatar, Arunala -- Rendahnya Daftar Informasi Publik (DIP) yang bisa diakses di Tanahdatar menjadi sorotan komisione Komisi Informasi Sumbar.

Ini terungkap saat KI Sumbar bersama PPID PPID Utama dan Pembantu di Pemkab Tanahdatar saat melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi di Aula Kantor Bupati Tanahdatar, Senin (23/11).

"Dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Tanahdatar hampir dibilang sama besar dengan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Namun DIP di Pessel jauh lebih banyak yakni sekitar 30 ribuan. Sementara DIP Tanahdatar hanya 980 dokumen," kata Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi.

Baca Juga

Melihat masih rendahnya DIP di Pemkab Tanahdatar itu, Arif meminta PPID Utama dan Pembantu di pemkab itu untuk bisa kerja keras menyediakan DIP ini.

Sebab, lanjut Arif, salah satu kewajiban badan publik, sesuai UU 14/2008 adalah menyediakan DIP sesuai jenis informasinya, yaitu, berkala, tersedia setiap saat, serta merta, dan dikecualikan.

"Sebenarnya ini tergantung political will kepemimpinan saja. Jadi, tampilkan saja semua dokumen di DIP. Bahkan, notulen rapat juga ditampilkan. Kalau memang informasi dikecualikan, maka akan dilakukan proses uji konsekuensi dulu," tuturnya.

Terkait soal sengketa informasi, Arif menyebutkan jika sengketa informasi di suatu daerah tidak ada, kemungkinannya hanya dua, yaitu, badan publiknya terbuka serta masyarakatnya berpartisipasi aktif. Atau, badan publiknya tidak paham keterbukaan informasi dan masyarakatnya juga tidak tahu haknya untuk tahu.

"Saya berharap di Tanahdatar ini tidak ada sengketa informasi karena badan publiknya terbuka dan masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam keterbukaan informasi," ungkap Arif lagi.

Sementara itu, Kadis Kominfo Tanah Datar, Abrar, memaparkan kondisi PPID Utama. Saat ini, katanya, DIP Tanah Datar hanya 980 dokumen informasi, terdiri dari, informasi berkala 778 dokumen, informasi setiap saat 158 dokumen, informasi serta merta 44 dokumen, dan informasi yang dikecualikan 0 dokumen.

"Sedangkan di nagari, baru 10 nagari yang menyediakan DIP dari 75 nagari," ujarnya.

Adapun Ketua FJKIP Sumbar, Gusriyono, yang juga ikut dalam Bimtek itu memaparkan tentang kolaborasi menciptakan partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini menggunakan pola menghubungkan unsur akademisi, tokoh masyarakat dan adat, komunitas, pemerintah, dan media.

"Semua unsur itu saling terhubung, mengembangkan ide dan gagasan, berkolaborasi menciptakan partisipasi masyarakat, dan menjadi nagari informatif," terangnya.

Prinsip kolaborasi KIP di nagari itu, ungkapnya, dimana nagari dikelola secara transparan, adil dan jujur, melalui keterbukaan informasi publik. Nagari mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kolaborasi, serta membuka akses partisipasi masyarakat untuk terlibat membangun nagarinya.

"Pola ini perlu diterapkan dalam merealisasikan Nagari Percontohan KIP. Ketika Nagari sudah terbuka informasinya dan masyarakat juga berpartisipasi aktif, maka akan memudahkan nagari tersebut untuk dikenal lebih luas, sehingga memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan anak nagari. Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat nagari," pungkasnya.

Pada Bimtek itu diikuti oleh PPID Utama, PPID Pembantu dan PPID Pembantu Nagari, menghadirkan pemateri Komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Abrar, Ketua FJKIP Sumbar, Gusriyono, serta moderator Tiwi.

Komentar