Mengusul Distingsi Bank Nagari Syariah

470 hit
Mengusul Distingsi Bank Nagari Syariah

Asyari

Wakil Rektor 1 IAIN Bukittinggi

Tujuh bulan lebih berlalu persetujuan Bank Nagari konversi ke Syariah. Dua tahun waktu mempersiapkan dan Bank Nagari harus beroperasi secara syariah selambat-lambatnya pada 30 November 2021. Informasi dari Pimpinan OJK Padang dalam Silaturahmi Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar pada tanggal 1 Juni 2020 lalu, proses pemenuhan syarat untuk konversi terkait pengurus terdapat kekurangan dan segera harus dilengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa proses konversi terus berjalan dan berharap semuanya running well.

Tulisan ini bukan hendak mendiskusikan proses konversi yang sedang running, tapi mencoba mengusul-sarankan distingsi Bank Nagari Syariah nantinya dengan bank-bank yang lainnya yang telah lebih dulu start konversi atau beroperasi dengan prinsip syariah, seperti BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Jabar dan Aceh. Penegasan distingsi ini sangat perlu agar Bank Nagari pada saat jadi syariah memiliki superior costumer value (nilai lebih) dan memiliki cirri khas dibanding bank lainnya yang Syariah. Hal ini fundamental yang harus dikapitalisasi dengan baik. Jika gagal, pandangan miring akan muncul; Bank Syariah tak beda dengan konvensional. Batuka cigak jo baruak sajo. Bank Nagari Syariah tidak berkarakter. Ikut-ikutan. Bak adagium orang Minang ondong air ondong dadak (syariah urang syariah awak).

Penting diingat bahwa konversi melahirkan tanggung jawab identitas. Status syariah yang disandang bukan sekadar braind. Bukan untuk dikomersialisasikan dan dieksploitasi untuk tujuan bisnis. Operasional dan produk-produk jasa yang ditawarkan dalam menjalankan fungsi intermediasi harus linear dan compliance dengan syariah. Komitmen menjaga identitas syariah menjadi suatu keniscayaan.

Distingsi Syariah

Cita-cita dari kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia selain untuk menyelamatkan dan membebaskan umat dari lilitan sistem berbasis ribawi, juga mengembangkan ekonomi umat yang disadari sangat lemah. Umat Islam mayoritas di republik ini namun minoritas dalam peran ekonomi. Usahawan muslim yang bergerak di sektor riil/UMKM susah bergerak dan menjadi besar. Mereka memiliki constraint akses ke sumber modal. Aspek coleteral mereka tidak bankable sehingga sulit mendapatkan modal untuk usaha.

Kehadiran Bank Muamalat dan beberapa BPRS serta BMT memiliki misi utama untuk mengairahkan dan membangkitkan ekonomi umat di tingkat akar rumput. Pro ekonomi umat menjadi ruh dalam operasional dan praktek produk jasa keuangan yang ditawarkan. Untuk merealisasikan tujuan itu, prinsip utama pembiayaan di lembaga keuangan syariah adalah mudharabah yang memiliki titik tumpu dan fokus pada penyaluran dana dari pemodal (fund provider/surplus unit) ke sektor riil/defisit unit dengan pola berbagi hasil (profit and loss sharing). Dengan pola ini, pada usahawan yang berjiwa entrepreneur namun tidak memiliki modal dalam memulai usaha atau mengembangkan dan melakukan ekspansi usaha dapat terbantu. Dan juga dukungan modal dengan prinsip mudharabah ini menciptakan keadilan dalam hubungan pemberi dana/modal dengan usahawan sektor riil.

Usaha yang akan dilaksanakan terdapat ketidakpastian (uncertanty) antara profit (untung) atau loss (rugi) dalam usaha. Jika usaha memperoleh profit maka akan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah) dan memperoleh loss pun akan dibagi sesuai proporsi modal para pihak. Secara ekonomi, sektor riil yang dibiayai dengan pola mudharabah akan merefleksi kondisi sesungguhnya di sektor riil. Jalinan sektor moneter dengan sector riil berjalan dengan seimbang dan tidak terpisah. Inilah telah menjadi evidence tidak terbantahkan dan diragukan pada krisis 1998 lalu. Sektor usaha yang dibiayai dengan pola mudharabah relatif dapat bertahan dari hantaman krisis di banding sektor yang dibayai dengan prinsip bunga. Pola mudharabah selain menjadi kekuatan, juga sekaligus menjadi pembeda (distingsi) bank syariah dengan konvensional.

Namun dalam perjalanan perbankan syariah menunjukkan kondisi beda dan patut dicermati dan dikritisi. Data Statistik Perbankan Syariah sampai akhir 2019 (OJK, 2020), menunjukkan terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan asset 314,3 (dalam miliaran rupiah). Total jumlah pembiayaan (dalam miliaran) yang disalurkan dalam tiga tahun terakhir meningkat; tahun 2017 (190,3), 2018 (202,7) dan 2019 (225,5).

Pembiayaan murabahah (sistem jual beli) merupakan pembiayaan yang dominan di lembaga keuangan syariah dari total pembiayaan di atas. Data tiga tahun terkahir, menunjukkan, 2017 (150,2) 2018 (154,8) dan 2019 (160,1). Sampai Maret 2020 (OJK, Maret 2020) Total pembiayaan mudharabah yang disalurkan (dalam miliaran rupiah) 91.120 atau 39,82% dari total pembiayaan 228.045. Pembiayaan perbankan syariah dimonopoli oleh pembiayaan dengan akad murabahah.

Karakteristik pembiayaan murabahah adalah pasti besar pembayaran dari angsuran dan margin serta mengurangi tingkat resiko pembiayaan (Nana Yuliana, 2015). Lembaga keuangan syariah lebih memilih "main aman". Dengan pola ini ketimpangan pembiayaan mudharabah yang sesungguhnya itu menjadi kekuatan dan karakter lembaga keuangan syariah. Namun tidak sangat minim dalam implementasi.

Kehadiran Bank Nagari Syariah harus memiliki distingsi. Proporsi pola pembiayaan mudharabah mesti mendapat perhatian pihak menajemen. Pembiayaan pola mudharabah disalurkan kesektor riil harus mendapat tempat pada produk-produk jasa yang disalurkan.

Harus diakui juga pembiayaan mudharabah sarat resiko terutama resiko trust/kejujuran usahawan dalam melaporkan cashflow usaha dan prilaku modal hazard. Orang kita dikenal galia dalam berhutang. Adagium Minang menyatakan hal ini, kok hutang ka babayai dimaa cadiak di latakkan. Potensi cultural masyarakat kita terbiasa dana krab dengan sistem bagi hasil ini (sistem basa duo ai) harus dikapitalisasi dengan baik dan masif.

Untuk dapat berjalanya aspek syariah dengan baik (untuk kaffah butuh proses dan waktu) harus jadi perhatian serius adalah personal Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS harus orang-orang yang mumpuni dalam bidang muamalat dan menguasai ekonomi keuangan serta paham produk-produk pembiayaan dan pendanaan secara bisnis. Karena cakupan kerja, fungsi dan peran DPS memastikan syariah compliance berjalan dengan baik. DPS bukan pelengkap struktur organisasi. DPS bukan pula pilihan "orang tertentu" dan "dekat dengan penguasa" serta monopoli yang berdomisili di Padang sebagai pusat pemerintahan. DPS harus independ dan profesional.

Menururt penulis, rekrutmen DPS harus dilaksanakan secara lelang terbuka dan transparan. Kita memiliki banyak SDM dengan latar keilmuan muamalat dan ekonomi keuangan di daerah kota/kabupaten. Banyak perguruan tinggi di daerah yang SDM-nya memiliki background ekonomi dan muamalat dan tamat luar negeri/timur tengah. Pola lelang terbuka membuat pihak pengambil keputusan memilki banyak alternative dalam menentukan DPS dan menyeleksi berkualitas. Semoga!.

Komentar