.
Bahkan, lanjutnya, terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. “Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” imbuh Presiden.
Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi.
“Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandasnya. (*)
Komentar