Padang, Arunala.com - Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Permindo, Padang, menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Pasar Raya Fase VII sebagai lokasi baru bagi PKL, sementara para pedagang menyampaikan kekhawatiran terkait dampak relokasi terhadap usaha mereka.

Dewan Pembina Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Isnaldi Muhammad Dini, dalam wawancara pada Jumat (30/5/2025), menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis dialog dua arah dan kewirausahaan dalam proses relokasi.

Ia menilai, kebijakan ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penataan kota dan kewirausahaan para pedagang agar tidak menimbulkan masalah maupun konflik.

"Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menata kota, sementara PKL juga memiliki hak untuk menjalankan usaha mereka. Relokasi akan lebih efektif jika dilakukan dengan dialog terbuka, komunikasi intensif, dan pendekatan yang melibatkan semua pihak," ujar Isnaldi.

Menurutnya, relokasi yang dilakukan dengan pola komunikasi persuasif akan mendorong pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan PKL.

"Pemerintah dan PKL perlu duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, relokasi bisa dilakukan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan," katanya.

Pendekatan berbasis kewirausahaan, lanjutnya, juga bisa membantu PKL beradaptasi dengan lingkungan baru.

Melalui pelatihan kewirausahaan, kemitraan dengan sektor formal, serta penyediaan fasilitas pendamping, pedagang dapat tetap menjalankan usaha mereka dengan baik.

"Saya yakin Wali Kota Padang, Fadly Amran, memiliki kapasitas untuk mengedepankan pendekatan ini. Beliau memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menjadi pengurus HIPMI, sehingga memahami bagaimana kebijakan ekonomi harus berpihak pada masyarakat," tambahnya.next