Padang, Arunala.com - Pandangan Fraksi di DPRD Sumbar yang menyoroti proses pengelolaan keuangan tahun 2024 dari oleh pemprov, dijawab Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama dewan, Selasa (17/6/2025).

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra yang dijuga dihadiri Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan unsur pimpinan dan fraksi itu, Mahyeldi mengakui banyak hal yang perlu dijawab sekaitan pertanyaan-pertanyaan fraksi-fraksi itu.

Saat itu Mahyeldi menyebut, ada beberapa hal yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerash diantaranya kondisi ekonomi daerah. Termasuk juga menyangkut target pendapatan daerah secara umum yang dinilai belum sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Kemudian pemasukan pajak daerah, hal ini dipengaruhi dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang dinilai menurun. Selain juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat.

"Memang benar, pendapatan dari BUMD masih sangat perlu ditingkatkan. Oleh karena itul Pemprov Sumbar melakukan evaluasi bisnis untuk bisa mendorong perbaikan kinerja BUMD," jelas Mahyeldi.

Sementara itu untuk target pendapatan yang dinilai belum sesuai dengan RPJMD, Mahyeldi mengaku optimistis target pendapatan itu akan sesuai dengan target yang seharusnya. Ini seiring dengan sudah adanya RPJMD baru yakni tahun 2025-2029.

"Kami (pemprov, red) berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan berbagai inovasi. Termasuk akan mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi lainnnya di Sumbar," katanya lagi.

Sedangkan M Iqra Chissa Putra saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam pandangan umum yang disampaikan Fraksi-Fraksi cukup banyak tanggapan, permintaan penjelasan serta asumsi-asumsi.

Diantaranya, Fraksi menilai kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024 belum sesuai dengan harapan.

Target pendapatan daerah yang ditetapkan, terutama target PAD yang merupakan kinerja utama dalam pendapatan daerah, tidak tercapainext