Dewan Minta RTRW Sumbar Dikaji Ulang

Metro- 02-03-2022 18:02
Ketua DPRD Sumbar, Supardi pimpin rapat koordinasi penanggungan bencana dengan tim ahli, Rabu (2/3). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi pimpin rapat koordinasi penanggungan bencana dengan tim ahli, Rabu (2/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Skenario penanggulangan bencana dan penetapan tata ruang yang dijalankan Pemprov Sumbar saat ini mendapat kritikan dari DPRD Sumbar.

Soalnya, pihak dewan menilai penerapan yang dilakukan pemprov itu masih banyak kekurangan dan celah yang berisiko tinggi apabila bencana datang melanda Sumbar.

Kritikan ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar dalam rapat koordinasi dengan tenaga ahli pada yang digelar Rabu (2/3) di ruang sidang DPRD Sumbar.

Baca Juga

Menurut Ketua DPRD Sumbar, Supardi, ada beberapa kebijakan strategis yang luput dari perhatian yang berkaitan dengan kebencanaan.

"Ada yang luput dari perhatian yang berkaitan dengan kebencanaan. Yakni melibatkan secara aktif tenaga ahli dalam memberikan rekomendasi. Hal ini sangat diperlukan agar saat terjadi bencana, bisa meminimalisir kerugian baik secara materil maupun inmateril," kata Supardi dalam rakor tersebut.

Menurutnya, penangganan bencana yang dilakukan selama ini masih bersifat manual. Penanganan serius baru dilakukan setelah terjadinya bencana.

Dari evaluasi beberapa tahun terakhir, sambungnya, pola penangganan bencana tidak alami perubahan, sehingga dibutuhkan masukan agar menjadi acuan dalam mengambil kebijakan meminimalisir dampak bencana.

"Berdasarkan diskusi dengan ahli geologi, ada beberapa patahan di Sumbar yang perlu diantisipasi. Patahan tersebut membentang dari Danau Singkarak, Pasaman, Solok, hingga memasuki perbatasan Kerinci. Patahan ini yang kerap kali menjadi ancaman bagi warga Sumbar," katanya.

Dari pemetaan itu, sebut Supardi, harus dilakukan langkah pencegahan dini untuk mencegah jatuhnya korban jiwa hingga kerugian lainnya. Karena itu, dia menyarankan gubernur untuk mengkaji ulang aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar sesuai dengan potensi bencana di daerah masing-masing.

"Jika RTRW saat ini tidak relevan dengan kondisi kebencanaan terkini, maka perlu dilaksanakan revisi jika memang diperlukan," tukas Supardi.

Artinya, imbuh dia, jika suatu daerah rawan gempa bumi tentunya tidak bisa dijadikan permukiman padat serta dibangun infrastruktur di sana," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan, Muzli M Nur mengatakan ketika memasuki musim penghujan dinas terkait harus bergerak cepat untuk mencegah dampak banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Langkah yang perlu diambil di daerah rawan tersebut menurutnya antara lain menyediakan alat berat jika daerah rawan banjir sediakan perahu karet untuk proses evakuasi.

"Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penangganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana," ucap Muzli M Nur.

Dia merincikan dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta diantaranya tinggal di kawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor hingga letusan gunung berapi.(*)

Komentar