Alirman Sori Minta Pemerintah jangan Diputus Mendadak

Metro- 20-06-2022 21:59
Anggota DPD RI asal Dapil Sumbar, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI asal Dapil Sumbar, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Rencana pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada 2023 disikapi Anggota DPD RI asal Dapil Sumatera Barat (Sumbar), Alirman Sori.

Dirinya menilai, penghapusan tenaga honorer jangan dilakukan secara mendadak, karena dikhawatirkan akan memunculkan rasa ketidakadilan dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan Alirman Sori ketika menerima kunjungan delegasi dari DPRD Kabupaten Tanahdatar. Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu terkini seperti penghapusan tenaga kerja honorer 2023, dan pemekaran nagari di Sumbar, di Jakarta, Senin (20/6).

Baca Juga

"Penghapusan tenaga honorer "jangan seperti 'rem mendadak' sebab akan menimbulkan ketidakadilan masyarakat. Dan kepada DPR RI, saya berharap bisa meyakinkan pemerintah agar keputusan itu tidak menimbulkan keresahan," kata Alirman Sori.

"Jika dipaksakan diberhentikan secara mendadak, sama saja negara ikut memiskinkan rakyatnya," tukas Alirman Sori lagi di dampingi Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI, Heru Firdan.

Dia menilai, sepanjang daerah memiliki kemampuan membayar, itu silakan saja. Jika honorer sesuai dengan kebutuhan itu tidak masalah tapi jangan memutus langsung.

Alirman Sori mengatakan, sebenarnya penghapusan tenaga honorer menjadi keluhan dari setiap daerah. Alhasil hanya akan ada ASN dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Penghapusan honorer memang telah menjadi keluhan setiap daerah. Nantinya hanya ada ASN dan PPPK saja. Dari namanya saja PPPK sudah aneh," imbuhnya.

Dirinya juga menjelaskan, sebenarnya penerimaan tenaga honorer sudah ditutup beberapa tahun lalu. Namun faktanya, lanjutnya, di daerah jumlah tenaga honorer tiap tahun justru terus bertambah.

"Penerimaan di daerah terus bertambah, mungkin karena ada kepentingan politik. Sekarang numpuk, dan negara sudah mengalami banyak hutang maka jadi berat. Makanya sekarang dilarang menerima honorer," tukasnya.

Ia menceritakan, sebelumnya DPD RI telah membentuk Pansus Guru yang kemudian hasilnya telah diserahkan kepada pemerintah.

Hasil pansus ini juga telah merangkum semua potret permasalahan baik dari tenaga pendidik maupun honorer di daerah.

"Kami telah memberikan hasil laporan Pansus Guru. Namun karena kekuasan negara ada di pemerintah maka sampai saat ini belum jelas aturannya. Justru sekarang muncul penghapusan honorer," imbuh Senator asal Sumbar ini.

Selain itu, Alirman Sori juga menyinggung persoalan pemekaran nagari di Sumbar. Menurutnya jika persyaratan pemekaran sudah sesuai dengan Undang-Undang, maka sah-sah saja bila mengusulkan pemekaran.

"Jika sesuai dengan UU ya kenapa tidak mengajukan pemekaran. Apalagi kewenangan itu berada pada DPRD," terangnya.

Di kesempatan yang sama, pimpinan rombongan dari DPRD Kabupaten Tanahdatar, Anton Yondra mengatakan maksud dan tujuan kunjungannya ke DPD RI yaitu untuk mendiskusikan isu-isu strategis mengenai tenaga kerja honorer dan pemekaran.

"Kedatangan kami untuk berdiskusi dan meminta saran mengenai penghapusan tenaga honorer pada 2023 nanti dan wacana pemekaran nagari di Sumbar," paparnya. (rel)

Komentar